Rute koridor dua Bus Trans Jatim di Malang Raya belum menemukan titik terang hingga awal Juli. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur kini menimbang empat komponen agar penentuan rute tidak memicu masalah di lapangan dan tetap layak dilayani bus besar.
Kepala Seksi Angkutan Dishub Provinsi Jatim Cito Eko Yuly Saputro menyebut friksi atau risiko penolakan menjadi komponen pertama. Dua faktor lain yang ikut dihitung adalah supply and demand serta dampak terhadap UMKM, usaha, dan pariwisata di sepanjang jalur.
Pertimbangan utama di jalur koridor dua
Cito menjelaskan, rute yang dipilih harus punya permintaan penumpang yang tinggi. Di saat yang sama, jalur itu juga perlu memberi ruang bagi usaha sekitar agar tidak terdampak negatif.
Pada komponen pariwisata, ia menyebut kemungkinan rute Bus Trans Jatim tidak sampai ke pantai atau destinasi wisata lain. Menurutnya, bus kemungkinan berhenti di Terminal Talangagung, Kepanjen, lalu diteruskan dengan angkutan penghubung.
Titik henti jadi penentu penting
Komponen keempat yang dinilai adalah kesesuaian dan luasan pembangunan titik henti. Dishub menargetkan titik henti ditempatkan di bahu jalan, tetapi kebutuhan lahan tetap menjadi syarat penting agar bus bisa menaikkan dan menurunkan penumpang dengan aman.
Cito mengatakan titik henti idealnya berada di bahu jalan dengan lebar tiga sampai empat meter. Jika lahan tidak tersedia, penumpang akan sulit turun naik dan layanan bus menjadi kurang menarik.
Optimisme tetap dijaga
Meski sejumlah kendala masih dibahas, Dishub Jatim tetap optimistis koridor dua bisa terealisasi. Harapan itu disebut sejalan dengan amanah Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa.
Cito juga menyampaikan harapan agar koridor dua bisa berjalan seperti koridor satu. Dalam gambaran itu, layanan didukung 14 bus operasional dan satu bus cadangan, dengan jangkauan yang memungkinkan akses ke sejumlah destinasi wisata termasuk pantai di Malang Selatan.
Untuk menjangkau area wisata yang lebih jauh, dibutuhkan angkutan desa sebagai penghubung. Tanpa dukungan itu, jangkauan Bus Trans Jatim dinilai terlalu luas dan berpotensi menambah kebutuhan APBD.