Besaran gaji PPPK paruh waktu berbeda-beda antarprovinsi karena didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP) masing-masing daerah. Sistem penggajian ini mengikuti prinsip proporsional sesuai jumlah jam kerja dibandingkan dengan PPPK penuh waktu yang bekerja delapan jam sehari.
Aturan ini diatur dalam Keputusan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa gaji PPPK paruh waktu tidak tetap tetapi disesuaikan dengan UMP daerah dan lama jam kerja. Dengan demikian, calon maupun pegawai PPPK paruh waktu perlu memahami besaran gaji sesuai wilayah penugasannya.
Rincian Gaji PPPK Paruh Waktu di Berbagai Provinsi
Berikut adalah beberapa contoh besaran gaji PPPK paruh waktu yang dikutip dari laman papuapegunungan.kpu.go.id, menyesuaikan dengan UMP di berbagai provinsi:
-
Pulau Sulawesi:
- Sulawesi Selatan: Rp 3.657.527
- Sulawesi Barat: Rp 3.104.430
-
Pulau Jawa:
- DKI Jakarta: Rp 5.396.761
- Jawa Barat: Rp 2.191.232
-
Pulau Kalimantan:
- Kalimantan Utara: Rp 3.580.160
- Kalimantan Barat: Rp 2.878.286
-
Pulau Sumatra:
- Sumatra Selatan: Rp 3.681.571
- Lampung: Rp 2.893.070
-
Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku:
- Bali: Rp 2.996.561
- Maluku Utara: Rp 3.408.000
- Papua:
- Papua: Rp 4.285.850
- Papua Barat: Rp 3.615.000
Gaji tersebut menunjukkan bahwa wilayah seperti DKI Jakarta dan Papua memiliki angka gaji lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Hal ini mencerminkan variasi ekonomi dan kebijakan pengupahan di masing-masing provinsi.
Tunjangan yang Diterima PPPK Paruh Waktu
Selain gaji pokok, PPPK paruh waktu juga menerima berbagai tunjangan yang meningkatkan kesejahteraan mereka. Jenis tunjangan tersebut meliputi:
-
Tunjangan Pekerjaan:
Besarnya berkisar 5–20% dari gaji pokok, disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Tunjangan ini proporsional terhadap jam kerja yang dijalani. -
Tunjangan Hari Raya (THR):
Biasanya diberikan satu kali gaji pokok menjelang hari raya keagamaan sebagai bentuk penghargaan dan dukungan kebutuhan keuangan. -
Tunjangan Transportasi dan Fasilitas Kerja:
Disediakan jika pekerjaan mengharuskan mobilitas tinggi. Instansi juga bisa menyediakan fasilitas seperti seragam dan perangkat kerja seperti laptop sesuai kebijakan. - Tunjangan Perlindungan Sosial:
Merupakan hak penting untuk mengikuti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Negara menanggung iuran sebagai perlindungan atas risiko kesehatan, kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua.
Tunjangan ini menjadi bagian integral agar PPPK paruh waktu mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan merek sesuai dengan peraturan pemerintah.
Perbedaan Gaji PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu
Gaji PPPK penuh waktu umumnya lebih besar karena penggajian dihitung berdasarkan kerja 8 jam penuh setiap hari kerja. Sedangkan PPPK paruh waktu mendapatkan gaji secara proporsional berdasarkan jam kerja nyata yang dilakukan.
Adanya sistem proporsional membuat penghasilan PPPK paruh waktu bervariasi dan harus diperhitungkan dengan jam kerja dalam merencanakan pemasukan keuangan pribadi maupun perencanaan karier.
Memahami besaran gaji dan tunjangan di tiap provinsi membantu calon maupun pegawai PPPK paruh waktu menetapkan ekspektasi yang realistis terhadap pendapatan. Hal ini sangat terkait dengan lokasi penugasan yang memiliki standar upah berbeda-beda.
Dengan kejelasan ini, tenaga PPPK paruh waktu berada dalam posisi yang lebih siap secara finansial dan mengetahui hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan terbaru dari MenPAN-RB. Informasi ini juga penting untuk menyusun strategi pengembangan karier dan pemenuhan kebutuhan hidup.
Sumber data: papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1906_gaji-pppk-paruh-waktu-2025-skema-tunjangan-dan-perbedaannya-dengan-pppk-penuh-waktu
-
-
-
-
