Tiga prajurit TNI gugur saat menjalankan tugas penjaga perdamaian di Lebanon pada 1 April 2026, dan peristiwa itu langsung memicu desakan agar Presiden Prabowo Subianto bersikap lebih keras terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah. Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (PSKP UGM), Achmad Munjid, menilai Indonesia perlu mengecam Amerika Serikat dan Israel secara terbuka serta mempertimbangkan langkah politik keluar dari Board of Peace (BoP).
Munjid menilai momentum ini penting karena Indonesia selama ini dikenal aktif mengirim pasukan penjaga perdamaian ke berbagai wilayah konflik. Ia menyebut kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian bahkan melampaui sejumlah negara berpenduduk besar seperti China dan India.
Desakan Sikap Tegas dari Pemerintah
Menurut Munjid, gugurnya personel TNI menunjukkan bahwa situasi keamanan di Lebanon masih sangat rentan. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan keprihatinan, tetapi juga perlu mengambil sikap politik yang bisa memperjelas posisi Indonesia di tengah konflik yang terus memanas.
“Jadi kalau Prabowo mau mengambil sikap yang tegas, saya kira ini kesempatan yang tepat untuk dilakukan,” kata Munjid, Rabu (1/4/2026). Ia menambahkan bahwa Indonesia harus berani menyuarakan kecaman terhadap eskalasi perang yang menurutnya dipicu oleh tindakan Israel dan AS.
Munjid juga menekankan pentingnya pemerintah menuntut keadilan atas gugurnya prajurit TNI tersebut. Dalam pandangannya, sikap terbuka dari Presiden akan lebih kuat dampaknya dibanding pernyataan diplomatik yang terlalu umum.
Alasan Mendorong Indonesia Keluar dari BoP
BoP atau Board of Peace dibentuk sebagai bagian dari upaya meredam konflik, namun Munjid menilai efektivitas forum itu kini patut dipertanyakan. Ia menyebut situasi di lapangan justru menunjukkan eskalasi yang makin tinggi dan tidak ada tanda-tanda mereda dalam waktu dekat.
Ia juga menilai masa depan gencatan senjata di kawasan, termasuk Gaza, kian terancam setelah muncul niat Israel untuk menduduki Lebanon. Karena itu, menurut dia, keberadaan Indonesia di dalam BoP tidak lagi sejalan dengan tujuan awal perdamaian.
Berikut alasan yang dikemukakan Munjid:
- Eskalasi konflik terus meningkat dan belum menunjukkan tanda mereda.
- BoP dinilai tidak lagi relevan dengan tujuan perdamaian.
- Keikutsertaan Indonesia bisa merugikan posisi politik luar negeri jika forum itu gagal.
- Penarikan diri dapat menjadi bentuk protes atas tindakan Israel dan AS.
Konsekuensi Politik yang Harus Ditanggung
Munjid mengakui bahwa keputusan keluar dari BoP tidak akan bebas risiko. Ia menyebut ada konsekuensi politik, termasuk kemungkinan dampak terhadap hubungan Indonesia dan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump.
“Ya tentu saja ada ongkos politiknya, ada konsekuensi politiknya,” ujarnya. Meski begitu, ia berpendapat risiko tersebut tetap lebih kecil dibanding kerugian diplomatik jika Indonesia memilih bertahan tanpa mengambil sikap tegas.
Menurut dia, Indonesia juga perlu membaca arah politik global yang mulai berubah. Ia mencontohkan sejumlah negara yang mulai menjaga jarak dari aliansi atau kebijakan yang dipimpin Trump, termasuk Malaysia yang menarik diri dari perjanjian dagang dan Spanyol yang tidak memberi dukungan terbuka.
Posisi Politik Luar Negeri Indonesia
Dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif, Munjid menilai Indonesia semestinya tidak diam ketika konflik menimbulkan korban dari pasukan perdamaian. Ia menyebut sikap aktif dibutuhkan agar Indonesia tetap konsisten dengan prinsip independen yang sudah lama menjadi dasar diplomasi nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa jika Indonesia terlalu dekat dengan pihak yang dianggap sebagai aktor utama eskalasi, maka posisi Indonesia di mata internasional bisa terdampak. Menurut dia, langkah menarik diri dari BoP justru dapat menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak ingin terseret dalam konflik yang merugikan misi perdamaian.
“Kalau perang berkepanjangan, kemudian seluruh dunia memusuhi Trump dan kita menjadi temannya Trump, ya apa yang akan kita dapatkan?” kata Munjid. Pernyataan itu menegaskan kekhawatirannya bahwa bertahan di BoP tanpa arah yang jelas justru bisa membawa beban diplomatik bagi Indonesia.
Konteks Gugurnya Prajurit TNI
Gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon kembali mengingatkan besarnya risiko yang dihadapi pasukan perdamaian Indonesia di wilayah konflik. Mereka bertugas dalam misi yang secara prinsip bertujuan menjaga stabilitas, tetapi kondisi lapangan sering berubah cepat akibat meningkatnya ketegangan militer.
Peristiwa ini juga menempatkan pemerintah pada sorotan publik, terutama soal sejauh mana Indonesia harus tetap terlibat dalam forum atau mekanisme internasional yang dinilai tidak lagi efektif. Di saat yang sama, desakan agar Prabowo mengambil sikap keras terhadap AS dan Israel menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya soal keamanan prajurit, tetapi juga arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.
Dengan tekanan diplomatik yang semakin besar dan situasi konflik yang belum menunjukkan tanda mereda, keputusan pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu ke depan akan menentukan apakah BoP masih relevan dipertahankan atau justru menjadi simbol dari posisi yang perlu segera ditinggalkan.
Baca selengkapnya di: www.suara.com