Pemerintah menegaskan belum akan mengikuti usulan kenaikan harga BBM bersubsidi yang disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas, yaitu menjaga harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat kecil.
Pernyataan itu muncul di tengah perdebatan soal subsidi energi, defisit anggaran, dan beban fiskal negara. Gibran menekankan pemerintah tetap menghargai masukan JK, tetapi kebijakan yang diambil saat ini harus fokus pada perlindungan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.
Gibran Tegaskan Arahan Presiden Prabowo
Dalam keterangan tertulis, Gibran mengatakan pemerintah mendengar setiap masukan yang masuk, termasuk dari Jusuf Kalla. Namun, ia menegaskan usulan kenaikan BBM tidak sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo.
“Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),” ujar Gibran pada Kamis, 9 April 2026.
Ia lalu menambahkan bahwa presiden sudah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Menurut dia, harga energi tidak boleh mendorong tekanan baru bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Gibran juga menegaskan pemerintah akan terus menjaga agar kebijakan energi tidak memicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Pemerintah, kata dia, harus membaca risiko berantai dari setiap perubahan harga BBM.
Alasan Pemerintah Menolak Kenaikan
Dalam penjelasannya, Gibran menyebut pemerintah memilih menahan harga dengan cara efisiensi dan refocusing anggaran. Langkah ini ditempuh untuk mencegah dampak langsung yang biasanya muncul ketika harga BBM naik.
Ia merinci, efek kenaikan BBM umumnya tidak berhenti pada sektor energi. Biaya angkutan, harga barang, dan kebutuhan harian biasanya ikut terdorong naik dalam waktu singkat.
“Pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan lain-lain,” kata Gibran.
Pemerintah menilai kebijakan ini lebih aman untuk menjaga daya beli publik. Sikap tersebut juga sejalan dengan upaya menahan inflasi agar tidak menekan konsumsi rumah tangga.
JK Dorong Pengurangan Subsidi
Sebelumnya, Jusuf Kalla mendorong pemerintah mengevaluasi anggaran negara, termasuk kemungkinan mengurangi subsidi. Menurut JK, langkah itu penting untuk menjaga defisit tetap terkendali dan mencegah utang membesar.
JK mengingatkan disiplin fiskal harus dijaga, apalagi pemerintah menargetkan defisit APBN tetap di bawah 3 persen. Ia menilai subsidi yang terlalu besar dapat membebani keuangan negara dalam jangka panjang.
Namun, JK juga menegaskan tidak semua pos anggaran bisa dipangkas. Ia menolak jika pemerintah memangkas transfer ke daerah, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Yang mana? Karena itu kita sarankan jangan mengurangi transfer ke daerah, jangan mengurangi biaya pendidikan, jangan kesehatan, infrastruktur PUPR jangan dikurangi itu,” kata JK di kediamannya di Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu, 5 April 2026.
Menurut JK, pengurangan subsidi memang berpotensi membuat harga naik. Meski begitu, ia menilai pilihan itu realistis jika tujuannya menjaga struktur fiskal agar tidak semakin berat.
Fokus Pemerintah: Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi
Pemerintah memandang penetapan harga BBM tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, kebijakan energi diarahkan agar tidak menimbulkan tekanan baru bagi rumah tangga berpendapatan rendah.
Berikut poin penting dari sikap pemerintah dan JK dalam isu ini:
- Pemerintah menolak kenaikan BBM bersubsidi saat ini.
- Arahan Presiden Prabowo menekankan harga harus tetap terjangkau.
- Pemerintah memilih efisiensi dan refocusing anggaran.
- JK mendorong evaluasi subsidi untuk menjaga defisit dan utang.
- Kedua pihak sama-sama menyoroti pentingnya stabilitas fiskal.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menyiapkan solusi jangka panjang agar ketergantungan pada BBM fosil bisa berkurang. Salah satunya melalui percepatan transisi energi ke kendaraan listrik dan energi terbarukan.
Transisi Energi Jadi Solusi Jangka Panjang
Gibran menyebut pemerintah terus mendorong akselerasi penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi energi nasional. Ia menilai langkah itu penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada subsidi BBM dalam jangka panjang.
“Selain itu, akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan juga terus didorong. Hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah,” ujarnya.
Pembangunan pabrik kendaraan listrik di Magelang menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menciptakan ekosistem energi yang lebih efisien. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat menekan beban fiskal sekaligus memperluas pilihan transportasi yang lebih hemat energi.
Meski begitu, pemerintah tampaknya tetap berhati-hati agar transformasi energi tidak memukul kelompok masyarakat kecil. Karena itu, kebijakan BBM bersubsidi masih akan menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi selama proses transisi berlangsung.
Baca selengkapnya di: www.suara.com
