Polri mengungkap sejumlah modus penipuan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari penawaran haji tanpa antre, penggunaan visa nonhaji, hingga skema ponzi yang merugikan calon jemaah. Temuan ini mendorong kepolisian memperkuat pengawasan karena praktik semacam itu tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga berisiko membuat jemaah gagal berangkat atau terlantar di luar negeri.
Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin menjelaskan bahwa oknum tertentu masih memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji dengan cara-cara yang tidak sesuai prosedur. Ia menegaskan bahwa Polri telah menyiapkan langkah antisipasi melalui Satgas Haji dan Umrah untuk mencegah penipuan sekaligus menindak pelaku yang terbukti melanggar hukum.
Modus yang kerap dipakai penipu haji
Salah satu modus yang disorot adalah penyalahgunaan visa nonhaji, seperti visa ziarah dan visa kerja. Ada pula penawaran visa furoda, mujamalah, maupun visa amil dengan iming-iming bisa berangkat tanpa antre, padahal mekanisme dan biaya resminya berbeda dengan jalur haji reguler.
Polri juga menemukan praktik pemberangkatan melalui visa negara lain, seperti Malaysia, Filipina, dan Brunei, untuk kemudian membawa jemaah Indonesia masuk ke Arab Saudi secara ilegal. Pola ini biasanya dipasarkan sebagai jalan pintas, tetapi justru membuka risiko besar karena status keberangkatan jemaah tidak sah secara prosedural.
Jemaah gagal berangkat hingga terlantar
Dalam keterangannya, Polri mencatat ada kasus jemaah yang gagal berangkat dari sejumlah embarkasi internasional, antara lain Jakarta, Surabaya, Batam, dan Makassar. Ada juga jemaah yang telantar di luar negeri tanpa kepastian akomodasi, transportasi, maupun kejelasan pelaksanaan ibadah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kerugian jemaah tidak hanya berbentuk finansial, tetapi juga fisik dan psikologis. Saat dokumen tidak valid atau penyelenggara tidak bertanggung jawab, jemaah bisa kehilangan akses layanan dasar yang seharusnya dijamin selama perjalanan ibadah.
Skema ponzi dan penggelapan dana
Selain penipuan berbasis dokumen, polisi juga mengungkap adanya skema ponzi dalam pengelolaan dana haji dan umrah ilegal. Dalam pola ini, dana dari jemaah baru dipakai untuk memberangkatkan jemaah lama, sehingga aliran dana tampak berjalan meski tanpa dasar bisnis yang sehat.
Polri turut menyoroti penggelapan dana dengan alasan force majeure untuk menghindari kewajiban pengembalian uang kepada jemaah. Modus seperti ini sering dipakai agar pelaku terlihat seolah menghadapi keadaan darurat, padahal dana sudah lebih dulu disalahgunakan.
Biro perjalanan ilegal masih jadi ancaman
Modus lain yang juga berkembang adalah penggunaan biro perjalanan haji dan umrah ilegal. Para pelaku umumnya tidak terdaftar resmi, memakai identitas palsu, dan menawarkan paket yang tidak transparan kepada masyarakat.
Pola ini berbahaya karena jemaah tidak memperoleh standar pelayanan maupun perlindungan yang jelas. Jika terjadi masalah, jemaah juga sulit menuntut pertanggungjawaban karena penyelenggara tidak memiliki legalitas yang sah.
Langkah Polri lewat Satgas Haji dan Umrah
Untuk menekan praktik ilegal, Polri telah membentuk Satgas Haji dan Umrah dengan tiga pendekatan utama, yaitu preemtif, preventif, dan penegakan hukum. Langkah ini dijalankan bersama kementerian terkait dan pemangku kepentingan lain agar pengawasan tidak hanya dilakukan saat kasus muncul.
- Preemtif: edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat soal prosedur resmi haji.
- Preventif: pengawasan bersama dan koordinasi lintas sektor untuk mencegah pelanggaran.
- Penegakan hukum: tindak tegas terhadap penipuan, penggelapan, penyalahgunaan dokumen, dan biro perjalanan ilegal.
Nunung menegaskan bahwa Bareskrim Polri berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam upaya penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji. Kolaborasi ini penting karena banyak kasus penipuan memanfaatkan celah informasi dan ketidaktahuan calon jemaah.
Imbauan kepada masyarakat calon jemaah
Polri meminta masyarakat selalu memeriksa legalitas biro perjalanan sebelum mendaftar. Calon jemaah juga diminta tidak mudah tergiur dengan tawaran haji tanpa antre atau janji keberangkatan cepat yang tidak masuk akal.
Berikut langkah yang disarankan agar calon jemaah lebih aman:
- Daftarkan haji melalui jalur resmi.
- Pastikan biro perjalanan memiliki izin yang sah.
- Verifikasi jenis visa yang digunakan.
- Waspadai tawaran berbiaya tinggi tanpa penjelasan rinci.
- Simpan seluruh bukti pembayaran dan komunikasi.
Dalam konteks tingginya permintaan ibadah haji, pengawasan publik menjadi penting agar masyarakat tidak terjebak pada janji keberangkatan cepat yang tidak sesuai aturan. Polri menegaskan bahwa jalur resmi tetap menjadi satu-satunya cara aman untuk memastikan ibadah haji berjalan sesuai ketentuan dan jemaah mendapat perlindungan hukum yang memadai.
Source: www.beritasatu.com
