Komisi I DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin seusai masa reses untuk membahas sejumlah isu strategis di bidang pertahanan. Salah satu fokus utamanya adalah polemik izin penerbangan militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyebut rapat itu akan meminta penjelasan langsung terkait isu blanket overflight clearance, yakni izin penerbangan militer tanpa batas bagi AS. DPR ingin memastikan informasi yang beredar tidak menimbulkan salah tafsir, sekaligus memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah.
Klarifikasi soal izin penerbangan militer AS
Utut mengatakan pihaknya sudah menerima penjelasan awal dari Sjafrie bahwa tidak ada kesepakatan mengenai izin penerbangan militer tanpa batas tersebut. Meski begitu, Komisi I DPR tetap menilai perlu ada paparan rinci mengenai hasil pertemuan di Pentagon agar posisi Indonesia bisa dipahami secara jelas.
Menurut Utut, pembahasan ini penting karena menyangkut kedaulatan ruang udara Indonesia. Isu tersebut juga menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai tafsir mengenai kemungkinan adanya kelonggaran bagi pesawat militer asing melintas di wilayah Indonesia.
Isu lain di luar polemik penerbangan
Selain membahas isu penerbangan militer AS, Komisi I DPR juga akan meminta klarifikasi atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian di Timur Tengah. Peristiwa itu memunculkan perhatian besar karena berkaitan langsung dengan keselamatan personel Indonesia dalam misi internasional.
Utut menyampaikan duka atas wafatnya tiga prajurit tersebut, yakni Mayor Anumerta Sulmi, Praka Anumerta Farizal, dan Serka Anumerta Muhammad Nur Irfan. Ia mengatakan sempat ikut menjemput jenazah mereka di bandara dan memberikan penghormatan terakhir.
DPR menilai rapat kerja dengan Menteri Pertahanan diperlukan untuk menjaga transparansi kebijakan pertahanan dan memastikan setiap langkah pemerintah tetap berada dalam koridor kepentingan nasional. Pembahasan itu juga diharapkan memberi kejelasan atas dua topik sensitif sekaligus, yakni perlindungan kedaulatan udara dan evaluasi penugasan prajurit Indonesia di luar negeri.
Source: www.beritasatu.com
