Pemerintah memastikan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN akan dicairkan mulai Juni 2026. Kebijakan ini disiapkan untuk membantu pegawai mengatur kebutuhan finansial, terutama saat memasuki periode biaya pendidikan anak di pertengahan tahun.
Aturan pemberian gaji ke-13 tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Proses penyalurannya disebut akan dilakukan bertahap sesuai kesiapan administrasi di masing-masing instansi pusat dan daerah.
Pencairan dilakukan bertahap
Pemerintah tidak menyalurkan dana secara serentak ke seluruh instansi. Setiap satuan kerja perlu menyiapkan administrasi agar pencairan berjalan tertib dan tepat sasaran.
Skema ini juga mengikuti pola kebijakan tahunan yang umumnya hadir setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR. Dengan begitu, gaji ke-13 tetap menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat menjaga daya beli ASN pada pertengahan tahun.
Komponen gaji ke-13 ASN
Besaran gaji ke-13 tidak sama untuk setiap pegawai karena mengikuti penghasilan bulanan masing-masing. Komponen utamanya mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan.
Selain itu, tunjangan jabatan atau tunjangan umum juga masuk dalam perhitungan. Bagi sebagian ASN, tunjangan kinerja atau tukin turut menjadi bagian dari total yang diterima.
Perbedaan pangkat, jabatan, dan instansi membuat nominal akhir bisa sangat bervariasi. Karena itu, pegawai dengan golongan dan struktur tunjangan berbeda akan menerima angka yang tidak sama meski sama-sama berada dalam skema gaji ke-13.
Acuan nominal bagi ASN dan non-ASN
Walau jumlahnya fleksibel, pemerintah tetap menetapkan acuan dan batas maksimal penerima. Ketentuan ini berlaku untuk ASN maupun pegawai non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah.
Untuk ASN golongan III, gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan berada di kisaran Rp2,7 juta hingga Rp4,5 juta. Angka tersebut masih bisa bertambah jika instansi terkait memberikan tunjangan kinerja yang masuk dalam komponen pembayaran.
Pada kelompok pegawai non-ASN, batas penghasilan juga telah diatur. Pimpinan lembaga disebut bisa menerima hingga Rp31 juta, sedangkan pejabat struktural eselon I berada di sekitar Rp24,8 juta.
Bagi pegawai non-ASN lulusan S1, kisaran penghasilan yang tercatat berada di rentang Rp6,5 juta hingga Rp7,8 juta. Sementara itu, lulusan S2 dan S3 dapat memperoleh hingga Rp9 juta sesuai ketentuan yang berlaku.
Fokus pada kebutuhan pertengahan tahun
Pencairan gaji ke-13 pada Juni 2026 dipandang penting karena berdekatan dengan kebutuhan rutin keluarga, terutama biaya sekolah. Kebijakan ini juga memberi ruang bagi ASN untuk menata kembali pengeluaran setelah memasuki pertengahan tahun.
Karena nominalnya dipengaruhi oleh pangkat dan komponen tunjangan, setiap pegawai perlu memahami struktur penghasilannya sendiri. Informasi ini menjadi penting agar ASN dapat memperkirakan dana yang akan masuk dan menyesuaikannya dengan kebutuhan yang sedang berjalan.
-
-
-
-
