Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kota Balikpapan memanfaatkan peringatan May Day untuk menekan pemerintah agar menghapus sistem alih daya atau outsourcing. Tuntutan itu disampaikan karena buruh menilai pola kerja tersebut membuat kepastian kerja semakin lemah dan pekerja terus berada dalam bayang-bayang perpanjangan kontrak.
Aspirasi itu muncul dalam acara May Day 2026 yang digelar di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Jumat (1/5), dan dihadiri ratusan perwakilan buruh serta jajaran Pemerintah Kota Balikpapan. Dalam forum itu, buruh juga membawa agenda lain, yakni dorongan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) dan penguatan hubungan industrial yang lebih adil.
Outsourcing dinilai bikin pekerja tak tenang
Perwakilan Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kota Balikpapan, Budi Satria, menegaskan bahwa outsourcing menciptakan ketidakpastian yang berulang bagi pekerja. Ia menyebut banyak buruh harus menunggu kepastian kontrak dari tahun ke tahun sehingga sulit merasa aman dalam menjalani pekerjaan.
“Menurut kami, sistem outsourcing menimbulkan ketidakpastian kerja karena pekerja harus terus menunggu perpanjangan kontrak,” kata Budi. Ia menambahkan, kondisi itu membuat pekerja tidak memiliki rasa aman yang cukup dalam menjalani profesinya.
Tuntutan penghapusan outsourcing menjadi salah satu isu yang paling menonjol dalam peringatan Hari Buruh di Balikpapan. Serikat buruh memandang perlindungan kerja perlu diperkuat agar posisi pekerja tidak terus berada di bawah skema kontrak yang dinilai merugikan.
Respons Wali Kota Balikpapan
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyatakan dukungan terhadap aspirasi buruh yang disampaikan dalam peringatan May Day tersebut. Meski begitu, ia menegaskan bahwa aturan soal outsourcing berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sehingga daerah tidak bisa memutuskan sendiri.
Rahmad mengatakan pemerintah kota akan menampung dan meneruskan aspirasi itu ke tingkat yang lebih tinggi. Ia menilai suara dari daerah tetap penting agar pembahasan soal ketenagakerjaan tidak hanya berhenti di pusat.
Rahmad juga menyampaikan pandangannya sebagai orang yang pernah terlibat langsung dalam dunia kerja dan manajemen usaha. Ia menyebut pengalamannya membuatnya memahami persoalan buruh dari sisi pekerja maupun pengusaha.
“Saya hadir bukan hanya sebagai wali kota, tetapi juga bagian dari keluarga besar buruh,” ujar Rahmad. Ia menambahkan bahwa saat mengelola perusahaan, ada kebijakan pengangkatan karyawan tetap bagi pekerja berprestasi setelah dua tahun bekerja.
Ekonomi daerah dan harapan buruh
Dalam forum itu, Rahmad mengaitkan isu ketenagakerjaan dengan kondisi ekonomi Balikpapan yang disebut stabil namun masih memerlukan pembenahan berkelanjutan. Ia menyebut angka kemiskinan berada di kisaran 1,8 persen dan pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi serta keterbukaan lapangan kerja.
Menurut Rahmad, stabilitas ekonomi daerah perlu dijaga melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Ia menilai hubungan industrial yang sehat akan membantu menjaga iklim usaha sekaligus melindungi kepentingan buruh.
Buruh pun tetap menempatkan kenaikan UMK sebagai salah satu tuntutan penting selain penghapusan outsourcing. Mereka menilai peningkatan kesejahteraan harus berjalan seiring dengan perlindungan kerja agar hubungan industrial di Balikpapan menjadi lebih adil.
Dialog jadi jalur yang diutamakan
Rahmad mengajak buruh untuk terus mengedepankan komunikasi langsung dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Ia menilai dialog terbuka memberi peluang lebih besar untuk menemukan solusi konkret dibandingkan penyampaian aspirasi tanpa pertemuan langsung.
Peringatan May Day 2026 di Balikpapan berlangsung tertib dan kondusif meski diwarnai tuntutan yang cukup tegas dari para buruh. Koordinasi yang baik antara serikat pekerja, pemerintah kota, dan aparat keamanan membuat acara berjalan lancar hingga akhir kegiatan.
Source: mediaindonesia.com-
-
-
-
