Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan satu hal yang sangat penting dalam penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat di Madura: petugas tidak boleh mengambil anak yang sudah bersekolah di tempat lain, termasuk di pesantren. Arahan itu ia sampaikan secara daring dari Jakarta Pusat dan dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman di wilayah yang dikenal sebagai basis pesantren.
Penekanan itu muncul saat pemerintah mendorong penjangkauan calon siswa yang benar-benar masuk sasaran. Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, meminta pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH di se-Madura mengutamakan ketepatan sasaran, terutama bagi anak-anak terlantar dan anak dari keluarga miskin ekstrem.
Fokus pada anak paling membutuhkan
Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat harus menyentuh kelompok yang paling membutuhkan bantuan pendidikan. Ia menyebut anak-anak terlantar dan anak-anak dalam kategori miskin ekstrem sebagai prioritas utama dalam penjangkauan.
Karena itu, ia meminta petugas lapangan tidak menarik siswa yang masih aktif di sekolah formal. Instruksi serupa juga berlaku bagi anak yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren.
“Jangan sekali-sekali mengambil siswa yang sudah sekolah di tempat lain atau sedang berada di pesantren,” ujarnya.
Bukan pendaftaran terbuka
Dalam arahannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa penentuan calon siswa Sekolah Rakyat harus merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Ia menegaskan prosesnya dilakukan lewat penjangkauan, bukan lewat pendaftaran terbuka.
“Tidak ada pendaftaran Sekolah Rakyat, yang ada adalah penjangkauan. Datanya ada, faktanya sesuai, itu yang kita pegang,” katanya.
Ia juga meminta pendamping PKH memastikan data di lapangan sesuai dengan kondisi riil. Menurut dia, sistem penjemputan data dan verifikasi faktual harus menjadi pegangan utama agar program tidak melenceng dari tujuan awal.
Integritas petugas jadi sorotan
Selain soal sasaran, Gus Ipul memberi perhatian besar pada integritas petugas. Ia mengingatkan bahwa manipulasi data, titipan kepentingan, dan penerimaan imbalan merupakan pelanggaran berat yang tidak boleh terjadi di lapangan.
Peringatan itu disampaikan agar seluruh petugas bekerja secara profesional. Dengan begitu, penjangkauan calon siswa tetap menjaga kepercayaan publik dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Koordinasi dengan tokoh Madura
Untuk wilayah Madura, Gus Ipul meminta koordinasi dilakukan secara intensif dengan ulama, kiai, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Ia menilai komunikasi yang santun sangat penting karena Madura memiliki banyak institusi pesantren.
“Madura ini gudangnya pesantren, banyak ulama, banyak kiai yang harus kita hormati. Maka komunikasi harus dijaga dengan baik,” pesannya.
Pendekatan itu dinilai perlu agar visi program tersampaikan dengan tepat tanpa menimbulkan salah paham. Di wilayah seperti Madura, dukungan tokoh lokal juga menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran penjangkauan calon siswa.
Empat syarat verifikasi
Gus Ipul juga menyebut verifikasi penjangkauan harus mencakup empat parameter utama. Empat hal itu adalah validitas data riil, status anak yang belum atau putus sekolah, kesiapan asrama, dan izin dari pihak keluarga.
Ia menekankan bahwa keempat unsur tersebut harus terpenuhi agar Sekolah Rakyat benar-benar memberi dampak bagi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Program ini, menurut dia, adalah bagian dari amanah negara yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.
“Jangan gagah-gagahan, jangan ada jumawa. Kita ini sedang menjalankan amanah negara,” katanya.
Dalam pengarahan itu, Gus Ipul didampingi jajaran pejabat kementerian. Mereka antara lain Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan, Staf Khusus Menteri Ishaq Zubaedi Raqib, dan Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal.
