Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menyoroti meningkatnya kriminalitas jalanan dan aksi begal yang disebut semakin meresahkan warga di berbagai daerah. Ia menegaskan negara tidak boleh terlihat kalah di hadapan pelaku kejahatan yang membuat masyarakat takut keluar rumah dan bepergian.
Sarmuji menilai persoalan ini bukan sekadar urusan keamanan, tetapi sudah menyentuh aktivitas sosial dan ekonomi warga. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026, ia menyebut rasa aman masyarakat ikut terganggu ketika ancaman begal muncul di ruang-ruang publik.
Kriminalitas jalanan dinilai mengganggu kehidupan warga
Menurut Sarmuji, aksi begal dan premanisme tidak bisa diperlakukan sebagai tindak kriminal biasa karena dampaknya meluas. Ia menyebut ancaman itu terasa terutama pada malam hingga dini hari, saat banyak warga masih harus beraktivitas untuk bekerja atau pulang ke rumah.
Ia juga menyoroti laporan kasus di sejumlah daerah seperti Lampung, Makassar, Pasuruan, Bandung, Tangerang, Jakarta Barat, dan wilayah lain sepanjang Mei 2026. Rangkaian peristiwa itu, kata dia, memperlihatkan bahwa kriminalitas jalanan masih menjadi ancaman nyata yang perlu ditangani serius.
“Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kriminal jalanan. Ketika masyarakat mulai takut keluar rumah atau bepergian karena ancaman begal, maka yang terganggu bukan hanya keamanan, tetapi juga aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga,” ujar Sarmuji.
Patroli dan pencegahan diminta diperkuat
Sarmuji meminta kepolisian meningkatkan patroli rutin dan operasi pencegahan di titik-titik rawan kejahatan. Ia menyebut jalur sepi, kawasan permukiman pinggiran kota, akses industri, dan jalan penghubung antardaerah sebagai lokasi yang sering dimanfaatkan pelaku begal.
Ia menekankan bahwa kehadiran aparat di lapangan harus terasa oleh masyarakat. Menurutnya, penanganan tidak boleh menunggu sampai ada korban baru kemudian bergerak.
“Pencegahan harus diperkuat. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting agar masyarakat merasa terlindungi. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah ada korban,” tegasnya.
Dampak terasa pada pedagang, ojol, kurir, dan UMKM
Selain mengganggu ketertiban umum, Sarmuji menyebut kriminalitas jalanan ikut menekan pelaku usaha kecil. Pedagang, pengemudi ojek, kurir, dan pelaku UMKM disebut termasuk kelompok yang paling rentan karena banyak di antara mereka bekerja pada jam-jam rawan.
Ia menilai premanisme dan begal membuat masyarakat yang menggantungkan nafkah dari aktivitas malam hari semakin tertekan. Dalam pandangannya, rasa takut di jalan langsung berpengaruh pada jam operasional usaha dan mobilitas kerja warga.
“Premanisme dan begal bukan hanya mengganggu keamanan, tetapi juga memukul usaha kecil masyarakat. Pedagang jadi takut buka sampai malam, pengemudi takut melintas di jalur tertentu, dan aktivitas ekonomi rakyat akhirnya ikut terganggu,” katanya.
Negara diminta hadir melindungi ruang publik
Sarmuji menegaskan negara harus hadir untuk menjamin rasa aman masyarakat kecil yang mencari nafkah di ruang publik. Ia meminta aparat tidak hanya fokus pada kasus yang sudah viral, tetapi juga memperkuat langkah preventif dan memetakan kelompok-kelompok kriminal yang meresahkan warga.
Ia juga menolak kondisi ketika ruang publik dikuasai ketakutan. Karena itu, menurutnya, perlindungan terhadap warga harus menjadi prioritas agar kegiatan ekonomi harian tetap berjalan tanpa intimidasi.
“Jangan biarkan ruang publik dikuasai rasa takut. Negara harus memastikan masyarakat kecil bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman tanpa intimidasi maupun ancaman kriminal,” ujarnya.
Polri diminta tegas dan konsisten
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu secara khusus meminta Polri bertindak lebih tegas terhadap premanisme dan begal. Ia menilai aparat harus menunjukkan kehadiran negara lewat langkah penindakan yang cepat, terukur, dan konsisten.
Sarmuji juga meminta perhatian pada praktik premanisme yang berkedok pungutan liar, intimidasi, atau penguasaan wilayah tertentu. Menurut dia, pola seperti itu merusak iklim usaha dan membuat kenyamanan masyarakat terus menurun.
“Polri harus menindak tegas premanisme dan begal yang mengganggu masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa hukum kalah oleh kelompok-kelompok kriminal yang membuat warga takut beraktivitas dan mencari nafkah,” tegasnya.
Ia menambahkan, penegakan hukum perlu memberi efek jera. Para pelaku kriminal jalanan, termasuk jaringan penadah hasil kejahatan, menurutnya harus diproses sesuai hukum yang berlaku agar tidak terus tumbuh.
Pengamanan kota dan daerah penyangga perlu dievaluasi
Sarmuji juga menilai pengamanan wilayah perkotaan dan daerah penyangga perlu dievaluasi menyeluruh. Ia mengatakan peningkatan kriminalitas jalanan tidak cukup dijawab dengan patroli konvensional semata.
Menurutnya, penguatan keamanan publik juga perlu didukung penerangan jalan, CCTV, pengawasan lingkungan, serta koordinasi aktif antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ia menyoroti bahwa banyak kasus begal terjadi di lokasi yang minim penerangan dan pengawasan.
“Banyak kasus begal terjadi di lokasi minim penerangan dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu lebih serius memperbaiki fasilitas keamanan publik seperti lampu jalan, CCTV, dan pengawasan lingkungan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sarmuji mengajak warga tetap waspada, saling menjaga lingkungan, dan segera melapor bila menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar mereka. Ia menegaskan bahwa pencegahan dan penindakan harus berjalan seiring agar ruang publik tetap aman bagi warga yang bekerja dan beraktivitas setiap hari.
Source: www.viva.co.id-
-
-
-
