Surabaya menjadi panggung awal uji coba digitalisasi bantuan sosial yang ingin mempercepat sekaligus menertibkan penyaluran bansos. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Sosial menggelar pilot melalui portal Perlindungan Sosial untuk memastikan pendaftaran hingga verifikasi penerima berjalan transparan secara online.
Langkah ini muncul dari persoalan klasik yang selama ini kerap mengganggu akurasi bantuan. Data penerima yang tidak diperbarui bertahun-tahun membuat sebagian bantuan pemerintah tidak jatuh ke tangan yang tepat.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa digitalisasi diarahkan untuk memperbaiki tata kelola, bukan sekadar memindahkan proses ke sistem baru. Menurut dia, pembaruan data membantu negara mengenali warga dengan lebih baik agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Fifi juga menekankan bahwa warga yang datang mendaftarkan data ikut membantu pemerintah menjalankan tugas dengan lebih baik. Ia mengatakan, jika data yang masuk benar, maka kebijakan yang lahir diharapkan ikut tepat.
Verifikasi lebih cepat dengan dukungan AI
Kementerian Sosial turut menyoroti masalah penyimpangan sasaran bantuan yang masih ditemukan dari basis data nasional yang ada. Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, mengatakan proses baru ini didukung AI sehingga hasil kelayakan pendaftaran dapat diketahui lebih cepat.
Robben menyebut waktu yang dibutuhkan untuk menilai satu pendaftaran berkisar 15 menit sampai 45 menit. Hasilnya akan menentukan apakah seseorang layak atau tidak menerima bantuan.
Pilot digitalisasi ini tidak hanya berlangsung di Surabaya. Kota tersebut masuk dalam 42 kota dan kabupaten yang menjadi target awal proyek percontohan pemerintah.
Uji coba di Kelurahan Pakis
Kegiatan di Surabaya digelar di Kelurahan Pakis dan melibatkan sekitar 200 warga setempat. Para peserta dibantu oleh agen di lokasi selama proses uji coba berlangsung.
Pemerintah menempatkan pilot ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki data penerima bansos secara nasional. Harapannya, ketika sistem berjalan lebih rapi, proses penyaluran bantuan bisa lebih transparan dan lebih tepat sasaran.
Robben mengatakan partisipasi warga menjadi penting agar piloting digitalisasi ini berjalan sukses. Ia menargetkan program tersebut dapat diterapkan secara rasional pada 2027.
