Anggaran pemulihan permanen untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai bergerak. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program agar layanan publik dan kebutuhan warga segera pulih secara menyeluruh.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebut pemerintah telah menyiapkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028. Dana itu diarahkan untuk membiayai pemulihan infrastruktur dasar, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat di tiga provinsi tersebut.
Anggaran disiapkan bertahap
Dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028, kebutuhan anggaran dibagi ke dalam tiga tahap. Alokasinya mencapai Rp38,9 triliun pada 2026, lalu Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Program ini melibatkan 33 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana utama maupun pendukung. Pemerintah menilai skema tersebut penting agar pemulihan tidak hanya berhenti pada penanganan darurat, tetapi masuk ke tahap permanen yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Lima kementerian sudah menerima pagu
Berdasarkan laporan perkembangan realisasi anggaran per 17 Juni 2026, lima kementerian dan lembaga telah menerima pagu anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Kelima instansi itu ialah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sejumlah kementerian dan lembaga lain masih menunggu proses evaluasi dan persetujuan di Kementerian Keuangan, serta penyelesaian administrasi internal. Tito menyebut percepatan transfer anggaran akan berdampak langsung pada ritme kerja di lapangan.
“Ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis, 18 Juni 2026.
Ia juga meminta dukungan tim pengarah, anggota pengarah, dan Menteri Keuangan agar proses pengajuan anggaran bisa dipercepat. Menurut dia, setelah dana masuk, pelaksanaan program akan bergerak lebih cepat.
Pemda diminta maksimalkan TKD
Sambil menunggu seluruh proses penganggaran kementerian dan lembaga rampung, Satgas PRR mendorong pemerintah daerah memaksimalkan tambahan Transfer ke Daerah atau TKD. Pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada seluruh daerah terdampak sejak awal Mei 2026.
Tambahan fiskal itu terdiri atas sekitar Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat. Dana tersebut diharapkan segera dipakai untuk mempercepat penanganan kebutuhan prioritas masyarakat.
Fokus penggunaan dana mencakup perbaikan infrastruktur dasar dan layanan publik yang masih perlu diperkuat pada tahap pemulihan permanen. Satgas PRR menilai kecepatan penyerapan akan menentukan cepat atau lambatnya manfaat program dirasakan warga.
Dukungan antardaerah ikut mengalir
Selain melalui TKD, dukungan antardaerah juga terus berjalan melalui skema hibah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan keuangan kepada daerah terdampak di Aceh.
Di Sumatera Barat, pemerintah daerah juga memberi dukungan pembiayaan bagi wilayah yang mengalami dampak paling berat. Pola ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya ditopang oleh APBN, tetapi juga oleh solidaritas fiskal daerah.
Tito menegaskan percepatan pemulihan permanen memerlukan kerja bersama semua pihak. Karena itu, kementerian dan lembaga yang sudah menerima anggaran serta pemerintah daerah yang telah memperoleh tambahan TKD diminta segera bergerak di lapangan.
“Daerah-daerah saya dorong untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD masing-masing,” kata Tito. Ia juga meminta kementerian dan lembaga yang dananya sudah cair, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, untuk meningkatkan kecepatan pelaksanaan program agar pemulihan bisa segera dirasakan masyarakat.