Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik keras kepada sejumlah partai koalisi pemerintah yang mempersoalkan posisi PDIP sebagai penyeimbang. Ia menilai tudingan bahwa PDIP bermain “politik dua kaki” bukan hanya keliru, tetapi juga tidak etis dan tidak berdasar.
Deddy menegaskan bahwa posisi partainya sudah jelas sesuai mandat Rapat Kerja Nasional, yakni berada di luar kabinet namun tetap menjalankan fungsi pengawasan konstitusional di DPR. Menurutnya, PDIP tidak sedang bersikap ambigu, melainkan menjalankan peran politik yang sudah diputuskan partai.
PDIP Tegaskan Peran di Luar Kabinet
Dalam keterangan tertulisnya, Deddy mempertanyakan mengapa partai-partai koalisi pemerintah justru tampak begitu khawatir dengan keberadaan PDIP. Ia menyebut tudingan yang diarahkan kepada partainya terkesan dibuat-buat dan berpotensi menjadi cara untuk mencari kambing hitam atas kegelisahan internal di dalam koalisi.
Deddy juga menyoroti bahwa fungsi DPR tidak boleh direduksi hanya menjadi pendukung pemerintah. Ia mengingatkan bahwa sistem ketatanegaraan membutuhkan pengawasan yang kuat dari lembaga legislatif agar kebijakan eksekutif tetap berada di jalur konstitusi.
Sindiran untuk NasDem dan Demokrat
Secara khusus, Deddy menyebut Partai NasDem dan Partai Demokrat dalam kritiknya. Ia menyarankan agar kedua partai itu fokus membenahi urusan internal masing-masing ketimbang ikut campur dalam rumah tangga politik PDIP.
Menurut dia, partai-partai tersebut sebaiknya memperbaiki kinerja para menteri yang mereka miliki di kabinet. Deddy bahkan menyampaikan bahwa jika ada partai di dalam koalisi yang merasa tidak nyaman dengan situasi politik saat ini, maka pilihan yang lebih tepat adalah mundur dari pemerintahan, bukan menyeret nama PDIP.
Pengawasan DPR Bukan Sekadar Formalitas
Deddy menekankan bahwa DPR harus tetap menjalankan fungsi kontrol secara aktif. Ia menolak pandangan yang membuat parlemen hanya menjadi pengesah kebijakan pemerintah tanpa kritik.
Dalam pernyataannya, Deddy mengingatkan bahwa jika seluruh fraksi di DPR hanya patuh pada eksekutif, maka peran lembaga legislatif akan kehilangan makna. Ia bahkan mengajukan pertanyaan retoris soal bedanya kondisi seperti itu dengan masa Orde Baru.
Sorotan pada Isu yang Dianggap Lebih Mendesak
Deddy juga mengarahkan perhatian pada persoalan yang menurutnya lebih penting bagi publik. Ia menyebut rakyat ingin partai politik bekerja menyelesaikan masalah nyata, seperti harga BBM, tarif listrik, bantuan sosial, hingga persoalan pangan dan ekonomi.
Baginya, energi politik seharusnya tidak habis untuk membuat kegaduhan. Ia menilai pemilu masih jauh dan partai seharusnya tidak sibuk mencari lawan politik untuk menutupi kegelisahan internal masing-masing.
PDIP Klaim Akan Tetap Jadi Penyeimbang
Di tengah kritik yang dilontarkan, Deddy menegaskan bahwa PDIP akan tetap konsisten menjalankan posisi sebagai penyeimbang yang konstruktif. Ia menyebut partainya akan terus mengkritik kebijakan secara bertanggung jawab dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap sesuai konstitusi.
Deddy menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa sikap itu merupakan amanah yang tidak akan ditinggalkan. Dengan posisi tersebut, PDIP ingin tetap hadir sebagai kekuatan pengawas, bukan sekadar ikut arus kekuasaan tanpa koreksi.