Pemprov DKI Jakarta mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran untuk mengantisipasi potensi pemotongan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat. Penyesuaian ini dipakai untuk menjaga postur APBD tetap stabil dan memastikan layanan publik tidak terganggu.
Strategi itu ditempuh melalui pemangkasan belanja yang dinilai tidak menjadi prioritas. Pemprov DKI juga menegaskan bahwa kebutuhan dasar warga tetap menjadi fokus utama di tengah tekanan fiskal.
Kekhawatiran di DPRD
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan pemerintah daerah memahami kekhawatiran yang muncul di DPRD DKI. Kekhawatiran itu berkaitan dengan kemungkinan pemotongan DBH yang pernah terjadi sebelumnya dan berdampak pada postur APBD.
Menurut Chico, Pemprov DKI di bawah Gubernur Pramono Anung merespons kondisi ini dengan sikap bijak dan proaktif. Pemerintah daerah tetap menghormati kondisi fiskal nasional, tetapi memprioritaskan kesejahteraan warga dan akselerasi pembangunan menuju Jakarta 5 abad.
Belanja nonprioritas dipangkas
Penataan ulang keuangan daerah diawali dengan penyaringan pos-pos belanja secara selektif. Anggaran untuk kebutuhan yang tidak mendesak akan dialihkan untuk mengamankan program jaminan sosial dan infrastruktur dasar.
Chico menegaskan efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara ketat. Ia menyebut belanja nonprioritas dipotong tanpa mengurangi layanan dasar seperti pendidikan gratis, kesehatan, transportasi publik, penanganan sampah, banjir, dan penataan permukiman kumuh.
Pendapatan daerah ikut digenjot
Selain menekan belanja, Pemprov DKI juga memperkuat pendapatan internal. Pemerintah daerah mendorong inovasi, peningkatan investasi, dan pemberdayaan BUMD agar aset daerah dapat dimanfaatkan lebih maksimal.
Langkah itu menjadi salah satu penyangga saat transfer dari pusat berpotensi berubah. Dengan begitu, ruang fiskal daerah diharapkan tetap cukup untuk menopang program prioritas.
Skema pembiayaan alternatif disiapkan
Pemprov DKI juga membuka peluang pendanaan non-APBD melalui kerja sama strategis. Salah satu opsi yang dijajaki adalah kolaborasi dengan swasta lewat Jakarta Collaboration Fund dan instrumen pembiayaan daerah lainnya.
Chico mengatakan pembiayaan alternatif yang dipilih harus kreatif dan sesuai regulasi. Skema itu dipandang penting agar program strategis tetap berjalan meski ruang anggaran menyempit.
Fokus tetap ke target pembangunan
Di tengah penyesuaian fiskal ini, Pemprov DKI menilai tantangan anggaran bukan penghalang utama bagi target jangka panjang. Pemerintah daerah melihat kolaborasi lintas sektor sebagai kunci untuk mendorong transformasi Jakarta menjadi kota global.
Chico menekankan bahwa momentum menuju 5 abad Jakarta tidak hanya bergantung pada anggaran. Pemprov, DPRD, swasta, dan masyarakat disebut perlu bergerak bersama untuk membangun kota yang berpihak pada warga.
Komunikasi dengan pemerintah pusat juga terus dilakukan untuk meminimalkan risiko pengurangan dana transfer di masa depan. Pemprov DKI berharap penyesuaian ini bisa menjaga Jakarta tetap tangguh sambil tetap menjalankan target pembangunan yang sudah ditetapkan.