Kementerian Sosial terus mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bener Meriah sambil memastikan bantuan bagi warga terdampak banjir segera turun. Dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Bupati Bener Meriah Armia membahas dua agenda utama itu sekaligus: kesiapan lahan untuk sekolah dan penyaluran bantuan jaminan hidup atau jadup.
Pembahasan berlangsung di tengah upaya pemulihan pascabencana yang masih berjalan di daerah tersebut. Pemerintah daerah juga meminta dukungan agar data sosial ekonomi hingga tingkat desa bisa lebih mutakhir, sehingga penyaluran bantuan sosial di Bener Meriah dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Kendala lahan Sekolah Rakyat masih jadi perhatian
Bupati Bener Meriah Armia menjelaskan bahwa pemerintah daerah semula menyiapkan lahan 5 hektare di pusat kota untuk Sekolah Rakyat. Namun, lahan itu belum memenuhi kebutuhan teknis karena pembangunan sekolah tersebut membutuhkan area sekitar 6,8 hektare.
Armia menyebut masih ada opsi lain untuk mengganti lahan yang dinilai lebih sesuai. Ia juga menegaskan persoalan listrik dan air tidak menjadi hambatan utama, karena dukungan infrastruktur dasar dinilai sudah tersedia.
“Kalau masalah tanah, saya kira tidak ada persoalan, masalah listrik ada, air ada,” ujar Armia dalam pertemuan itu.
Kemensos minta proses dipercepat
Menanggapi usulan tersebut, Agus Jabo mengatakan proposal Sekolah Rakyat dari Bener Meriah masih bisa diproses selama memenuhi ketentuan teknis, terutama soal luas dan kesiapan lahan. Ia menekankan pentingnya kecepatan agar usulan dari daerah itu tetap masuk tahapan yang sedang berjalan.
Agus Jabo juga meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan penggantian lahan. Langkah itu diperlukan agar registrasi usulan bisa masuk ke Kementerian Sosial tanpa menunggu proses berikutnya yang berisiko membuat Bener Meriah tertinggal dari jadwal tahap berjalan.
Perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Jauhari, menilai kebutuhan lahan yang memadai sangat penting untuk kualitas fasilitas pendidikan. Ia menyebut area ideal berada di kisaran 7 sampai 8 hektare agar prasarana dapat dibangun secara optimal, dengan kondisi lahan yang rata.
Bantuan untuk korban banjir terus disalurkan
Selain Sekolah Rakyat, pertemuan itu juga menyoroti bantuan bagi korban banjir di Kabupaten Bener Meriah. Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur menjelaskan bahwa Kemensos telah menyalurkan berbagai bantuan kepada warga terdampak.
Bantuan yang sudah diberikan meliputi santunan ahli waris bagi 33 orang senilai Rp495 juta, bantuan isi hunian bagi 1.261 kepala keluarga senilai Rp3,78 miliar, serta bantuan pemberdayaan ekonomi senilai Rp6,3 miliar. Kemensos juga menyalurkan bantuan jaminan hidup bagi warga yang terdampak bencana.
Sebelumnya, jadup tahap pertama telah diberikan kepada 4.468 jiwa dengan nilai Rp2,01 miliar untuk kebutuhan satu bulan. Untuk dua bulan berikutnya, Kemensos memastikan penyaluran segera dilakukan melalui PT Pos setelah proses administrasi selesai.
“Insya Allah minggu ini kami salur melalui PT Pos,” kata Masryani saat menjelaskan perkembangan penyaluran jadup lanjutan.
Berdasarkan verifikasi dan validasi terbaru, jadup untuk dua bulan berikutnya akan diberikan kepada 3.417 jiwa dengan nilai sekitar Rp3,07 miliar. Angka itu menjadi bagian dari dukungan lanjutan bagi warga yang masih menjalani masa pemulihan pascabencana.
Dukungan data sosial ikut dibahas
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga mengajukan kebutuhan akses data sosial ekonomi sampai tingkat desa. Data tersebut dibutuhkan untuk memperkuat pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan.
Agus Jabo meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi langsung dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti kebutuhan itu. Menurut dia, pembaruan data menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan dan program sosial berjalan tepat sasaran.
Dalam penutup pertemuan, Agus Jabo memastikan Kemensos akan terus mengawal pembangunan Sekolah Rakyat di Bener Meriah sekaligus percepatan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Ia juga menegaskan bahwa proposal sekolah tetap diproses selama keterangan perpindahan lahan dari bupati segera dilengkapi, sementara penyaluran jadup diharapkan cair dalam waktu dekat.