Pemerintah menargetkan digitalisasi bantuan sosial masuk ke fase penerapan nasional pada Oktober 2026, setelah uji coba diperluas ke 43 kabupaten dan kota. Skema ini diposisikan sebagai langkah besar untuk membuat penyaluran bansos lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
Dorongan utama program ini datang dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola berbasis elektronik dan menutup celah penyimpangan anggaran negara. Karena itu, evaluasi pilot project di daerah menjadi penentu sebelum sistem diluncurkan massal ke seluruh Indonesia.
Uji coba diperluas ke puluhan daerah
Proyek percontohan digitalisasi bansos saat ini dijalankan di 43 kabupaten dan kota. Pemerintah mengintegrasikan layanan melalui Portal Perlindungan Sosial yang terhubung langsung dengan Identitas Kependudukan Digital untuk menjaga keamanan data masyarakat.
Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, memimpin koordinasi percepatan program ini. Ia menegaskan evaluasi cepat akan menjadi dasar untuk melaporkan kesiapan program kepada Presiden.
Ia juga menyebut seluruh evaluasi pilot project ditargetkan rampung paling lambat akhir Agustus. Setelah itu, pemerintah ingin segera mendorong rollout secara nasional pada Oktober mendatang.
Registrasi penduduk jadi kunci
Pemerintah daerah di wilayah uji coba diminta mengejar partisipasi registrasi penduduk ke dalam sistem digital hingga 60 sampai 70 persen dari populasi. Target itu dipandang penting agar sistem dapat berjalan stabil dan data penerima bantuan semakin akurat.
Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh replikasi sistem ini, dengan merujuk pada keberhasilan uji coba digitalisasi pertama di Banyuwangi. Tito Karnavian menyebut program ini sebagai cikal bakal roadmap menuju e-government.
Menurut Tito, digitalisasi akan membuat penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. Ia juga menekankan bahwa sistem ini diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Warga bisa ajukan bantuan lewat portal
Di wilayah pilot project, termasuk Kota Batam, masyarakat sudah dapat mulai memanfaatkan sistem satu pintu untuk mengajukan permohonan bantuan secara mandiri. Portal Perlinsos menjadi pintu masuk utama bagi warga yang ingin mengakses layanan tersebut.
Proses pendaftaran dimulai dari masuk ke Portal Perlinsos melalui akun IKD. Setelah memilih menu “Masuk Dengan IKD”, sistem akan mengarahkan pengguna ke aplikasi IKD untuk verifikasi biometrik wajah.
Setelah verifikasi berhasil, pengguna masuk ke halaman utama portal. Dari sana, masyarakat dapat memilih menu “Daftar Program” untuk mengajukan bantuan yang dibutuhkan.
Pilihan program dan pemantauan status
Di dalam portal, pemohon dapat memilih jenis bantuan seperti Program Keluarga Harapan atau Bantuan Pangan Non Tunai. Pengguna kemudian diminta membaca syarat dan ketentuan, menyetujui penggunaan data pribadi, lalu melakukan verifikasi data pemohon.
Tahap akhir pendaftaran dilakukan dengan menekan tombol “Setuju dan Daftar”. Setelah itu, nomor pendaftaran perlu disimpan sebagai bukti pengajuan.
Pemantauan hasil verifikasi berkas dan status kepesertaan aktif juga bisa dilakukan secara mandiri melalui menu program bantuan di portal yang sama. Dengan pola ini, pemerintah berharap proses bansos tidak lagi hanya cepat, tetapi juga lebih mudah diawasi dari awal hingga akhir.