Kementerian Sosial mempercepat pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN untuk memastikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lebih tepat waktu. Langkah ini muncul saat sejumlah Keluarga Penerima Manfaat masih menanti pencairan bantuan untuk periode April hingga Juni 2026 menjelang akhir Juni 2026.
Optimasi penyaluran itu bertumpu pada data yang sudah dimutakhirkan agar bantuan bisa mengalir lebih cepat kepada warga yang berhak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai percepatan jadwal pembaruan memberi ruang waktu yang lebih panjang untuk memproses sekaligus mendistribusikan bantuan ke masyarakat.
Jadwal pembaruan dimajukan
Sebelumnya, pembaruan DTSEN dilakukan setiap tanggal 20 pada tiap triwulan. Kini, proses itu dimajukan menjadi tanggal 10, sehingga verifikasi data penerima bisa dilakukan lebih awal sebelum bantuan disalurkan.
Saifullah Yusuf mengatakan perubahan jadwal tersebut bertujuan memberi kelonggaran waktu yang lebih luas dalam proses penyaluran. Dalam siaran pers Kemensos pada April 2026, ia menyebut waktu yang lebih banyak diharapkan dapat mendorong persentase penyaluran terus meningkat.
Saluran penyaluran dan pengecekan mandiri
Dana bansos PKH dan BPNT disalurkan bertahap melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara serta PT Pos Indonesia. Skema ini dipakai untuk memastikan dana sampai ke penerima yang terverifikasi sebagai pihak berhak.
Masyarakat juga bisa mengecek status kepesertaan secara mandiri lewat situs cekbansos.kemensos.go.id. Caranya, pengguna memasukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP, mengisi kode captcha, lalu menekan tombol Cari Data untuk melihat hasilnya di layar.
Selain situs web, Kemensos menyediakan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi itu meminta identitas berupa NIK atau nama lengkap sesuai KTP, ditambah wilayah domisili penerima.
Besaran bantuan yang diterima
Nilai bantuan PKH berbeda-beda sesuai kategori penerima dalam keluarga. BPNT ditetapkan sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 untuk akumulasi tiga bulan.
Berikut rincian besaran bantuan yang tercantum:
| Kategori Penerima Bansos | Besaran Nilai Bantuan |
|---|---|
| Korban pelanggaran HAM berat | Rp2.700.000 |
| Ibu hamil atau nifas | Rp750.000 |
| Anak usia dini 0-6 tahun | Rp750.000 |
| Lansia | Rp600.000 |
| Penyandang disabilitas berat | Rp600.000 |
| Anak SMA sederajat | Rp500.000 |
| Anak SMP sederajat | Rp375.000 |
| Anak SD sederajat | Rp225.000 |
| BPNT (per tiga bulan) | Rp600.000 |
Data penerima terus bergerak
Kemensos menegaskan bahwa nama penerima bansos dapat berubah karena DTSEN bersifat dinamis. Karena itu, status kepesertaan tidak selalu sama dari satu periode ke periode berikutnya.
Penilaian kelayakan tidak hanya melihat pendapatan warga. Data juga memvalidasi kondisi rumah, daya listrik, tingkat pendidikan, pekerjaan, hingga kepemilikan aset untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan.
