Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengusulkan kenaikan bantuan stimulan rumah rusak berat dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Usulan ini diarahkan agar rumah bagi penyintas bencana tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga lebih layak, aman, dan nyaman untuk dihuni.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari percepatan pemulihan permanen bagi warga terdampak bencana yang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah menilai hunian pengganti perlu menjawab kebutuhan dasar warga sekaligus memiliki kualitas bangunan yang lebih baik untuk jangka panjang.
Dua skema hunian tetap yang jadi fokus
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, tambahan bantuan itu akan difokuskan untuk dua skema hunian tetap atau huntap. Skema pertama adalah huntap in-situ, yaitu hunian yang dibangun kembali di lokasi semula.
Skema kedua ialah huntap ex-situ mandiri, yaitu hunian yang dibangun di lokasi baru yang dinilai lebih aman dari risiko bencana. Suharyanto menyebut total kebutuhan dari dua skema itu mencapai sekitar 16.000 unit.
“Jadi yang in-situ itu 8.000. Ex-situ mandiri 8.000. Jadi kurang lebih 16.000,” kata Suharyanto usai rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta. Ia menambahkan, data yang sudah masuk ke BNPB dari daerah sekitar 14.500 unit.
Alasan usulan naik menjadi Rp80 juta
Suharyanto mengatakan ada dua alasan utama di balik usulan penyesuaian bantuan tersebut. Pertama, harga material bangunan yang terus naik.
Kedua, pemerintah ingin meningkatkan standar kelayakan hunian bagi penyintas agar rumah yang dibangun lebih siap ditempati. Penambahan Rp20 juta per unit diharapkan bisa memperkuat kualitas fisik bangunan secara langsung.
Ia menjelaskan, dana tambahan itu rencananya dipakai untuk memasang keramik di seluruh ruangan dan kamar mandi, menambah plafon, membuat plester dinding lebih halus, dan membangun teras. Dengan begitu, rumah yang diterima warga tidak hanya selesai secara struktur, tetapi juga lebih fungsional.
“Kalau yang sekarang Rp60 juta tidak pakai keramik dan tidak plester halus. Kamar mandinya belum keramik. Kalau nanti tambah Rp20 juta, ya keramik semua,” ujar Suharyanto.
Pekerjaan di lapangan masih berjalan
BNPB saat ini mempercepat pembangunan huntap in-situ dan ex-situ mandiri di tiga provinsi terdampak. Dari kebutuhan sekitar 16.000 unit, sekitar 800 unit huntap sudah masuk tahap pengerjaan.
Suharyanto menyebut usulan kenaikan bantuan itu telah mendapat kesepahaman di tingkat kementerian dan lembaga. Namun, keputusan akhir masih menunggu persetujuan Presiden.
Dukungan Tito Karnavian dan usulan mekanisme DSP
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mendukung usulan kenaikan bantuan tersebut. Ia menilai langkah itu bisa menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan hunian warga di wilayah terdampak.
Tito juga menyoroti kompleksitas pembangunan huntap in-situ dan ex-situ mandiri karena lokasinya tersebar di banyak titik. Karena itu, Satgas PRR mengusulkan penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) BNPB agar pelaksanaan di lapangan lebih fleksibel, cepat, dan tepat sasaran.
“Huntap yang in-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini lebih kompleks karena sendiri-sendiri,” kata Tito. Ia menambahkan, mekanisme DSP dinilai sesuai karena BNPB memiliki fleksibilitas dalam penanganan kebutuhan darurat dan pemulihan pascabencana.
Di sisi lain, dorongan kenaikan bantuan ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga pada kualitas hunian yang diterima warga. Dengan kebutuhan yang masih besar dan proses pembangunan yang terus berjalan, usulan Rp80 juta per unit menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan tempat tinggal yang lebih layak bagi penyintas.