Kementerian Perdagangan bergerak cepat menahan dampak temuan Minyakita yang diduga berbau solar di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Langkah paling awal yang diambil adalah lokalisasi dan penarikan produk agar distribusinya tidak meluas ke penerima bantuan pangan.
Aduan soal aroma mirip solar itu pertama kali muncul dari masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Di saat yang sama, pemerintah pusat mulai berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan Perum Bulog untuk mengamankan pasokan pengganti.
Penarikan dan penggantian bantuan
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menyebut pihaknya langsung meminta penarikan bantuan minyak goreng merek Minyakita yang terindikasi berbau solar. Produk yang sudah terlanjur sampai ke penerima bantuan juga diganti dengan minyak goreng yang bermutu dan berkualitas.
Iqbal menegaskan pemerintah menuntut standar mutu yang ketat untuk komoditas yang disalurkan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa tindakan korektif di lapangan sudah berjalan agar persoalan tidak berlanjut ke wilayah lain.
Investigasi penyebab bau solar
Kemendag kini menjalankan investigasi mendalam untuk mencari penyebab munculnya bau solar pada produk tersebut. Pemerintah juga menegaskan sikap tegas bila hasil pemeriksaan membuktikan ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang fatal.
Produsen yang dikaitkan dalam penanganan kasus ini adalah PT Kusuma Mukti Remaja atau PT KMR. Kemendag menyebut sanksi dan tindakan hukum akan dijatuhkan sesuai peraturan perundang-undangan bila pelanggaran terbukti.
Keterlibatan Bareskrim dan Badan POM
Penanganan kasus ini tidak hanya berada di jalur perdagangan. Kemendag juga menggandeng Bareskrim Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memperkuat pemeriksaan dari sisi hukum dan mutu produk.
Badan POM berfokus pada pengujian laboratorium sampel produk, sedangkan Bareskrim memeriksa produsen atas dugaan pelanggaran mutu. Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, penarikan barang dan penggantian bantuan pangan Minyakita juga sedang dilakukan Perum Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah dan aparat penegak hukum setempat.
Langkah Bulog di lapangan
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani meninjau langsung fasilitas pengolahan PT KMR. Pemeriksaan dilakukan pada bahan baku, proses produksi, pengepakan, hingga gudang penyimpanan untuk memastikan higienitas.
Bulog menegaskan tidak akan mentolerir produk yang tidak memenuhi standar mutu. Seluruh MinyaKita produksi PT KMR yang sudah terdistribusi juga diperintahkan untuk segera ditarik, lalu diuji di laboratorium agar penyebabnya dapat dipastikan secara ilmiah.
Pengawasan distribusi diperketat
Moga Simatupang mengatakan koordinasi dengan instansi eksternal terus dipelihara agar tata niaga dan jalur distribusi Minyakita tetap sesuai koridor hukum. Pemerintah ingin memastikan bantuan pangan yang diterima warga tidak membawa risiko dari sisi mutu maupun keamanan produk.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan penarikan produk, penggantian bantuan, dan pemeriksaan laboratorium yang masih berjalan, pemerintah menaruh perhatian penuh agar distribusi minyak goreng rakyat tetap aman dan sesuai standar.