Partai Golkar menilai biaya ideal pendidikan untuk satu siswa bisa mencapai sekitar Rp18 juta per tahun. Angka ini jauh melampaui dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang saat ini diterima sekolah dari pemerintah.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menyebut selisih antara kebutuhan ideal dan dana BOS masih sangat besar. Ia menilai kondisi itu perlu menjadi perhatian agar kualitas pendidikan bisa ikut naik, bukan sekadar berjalan dengan standar minimum.
Rincian Kajian Golkar
Sarmuji menjelaskan bahwa kajian Golkar mengacu pada tiga komponen utama. Tiga komponen itu adalah biaya operasional sekolah, pengeluaran yang ditanggung tenaga pendidik, serta beban biaya yang ditanggung orang tua peserta didik.
| Komponen | Informasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Biaya ideal per siswa | Rp18 juta per tahun | Menurut kajian Golkar |
| Dana BOS SD | Rp900 ribu per siswa per tahun | Jauh di bawah angka ideal |
| Dasar kajian | 3 komponen | Operasional sekolah, tenaga pendidik, dan orang tua siswa |
“Hasil evaluasi kita, kajian kita, biaya yang layak yang bisa untuk meningkatkan pendidikan siswa menjadi maju, berkualitas, itu sekitar Rp18 juta. Sementara dana BOS yang diberikan oleh negara itu Rp900 ribu. Tentu masih banyak ya selisihnya,” kata Sarmuji kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/7).
Ia menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar memiliki standar yang tinggi untuk pendidikan. Menurut dia, pendidikan harus diberi ukuran yang memadai agar siswa Indonesia bisa lebih maju dan mampu bersaing dengan peradaban lain di dunia.
Dorong Dana BOS Ditingkatkan
Sarmuji juga mendorong pemerintah untuk meninjau ulang besaran dana BOS yang disalurkan saat ini. Golkar berharap ada peningkatan bantuan agar beban pendidikan tidak terlalu jauh tertutup oleh biaya yang harus ditanggung sekolah dan keluarga.
Selain kenaikan dana BOS, Golkar juga mengusulkan agar skema pendanaan dibuat lebih berkeadilan. Penyesuaian itu diminta dengan mempertimbangkan beban daerah dan jenis satuan pendidikan yang berbeda-beda.
Dengan selisih yang masih lebar antara kebutuhan ideal dan dana yang tersedia, perdebatan soal pembiayaan pendidikan diperkirakan tetap menjadi isu penting dalam pembahasan kebijakan pendidikan. Golkar menempatkan usulan ini sebagai dorongan agar kualitas layanan belajar tidak tertahan oleh keterbatasan anggaran dasar.