Komisi VIII DPR menyetujui usulan pembayaran uang muka Rp4,07 triliun untuk pelaksanaan haji 2027. Dana itu akan dipakai untuk membayar uang muka tenda, dan tenggat pembayarannya tinggal hitungan hari.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat Komisi VIII bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Kepala Badan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah di kompleks parlemen, Selasa (14/7). Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebut pencairan ini menjadi bagian penting dari persiapan awal penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.
Uang muka tenda jadi prioritas
Marwan mengatakan kebutuhan transfer uang muka terkait biaya tenda telah disetujui dalam jumlah 858.743.189 Riyal Arab Saudi dan 64 halala. Nilai itu disebut ekuivalen dengan Rp4.007.471.080.797.
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Uang muka yang disetujui | Rp4,07 triliun | Untuk pelaksanaan haji 2027 |
| Nilai dalam Riyal Arab Saudi | 858.743.189 Riyal Arab Saudi dan 64 halala | Untuk biaya tenda |
| Ekuivalen rupiah | Rp4.007.471.080.797 | Nilai setara yang disebut Marwan |
Menurut Marwan, pembayaran ini perlu dipenuhi karena sudah terkait dengan kebutuhan operasional yang harus segera diamankan. Komisi VIII menilai pencairan uang muka tersebut menjadi langkah yang harus diambil sebelum tenggat yang ditentukan.
Tenggat yang tidak bisa ditunda
Usai rapat, Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf menjelaskan bahwa pembayaran harus segera dilakukan karena tenggatnya jatuh pada Rabu (15/7). Ia menyebut pola pembayaran itu menjadi salah satu penanda komitmen sebuah negara untuk mengirim jemaah pada musim haji berikutnya.
“Pola yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, pembayaran ini dianggap sebagai bagian kepastian bahwa kita akan ikut mengirim jemaah haji tahun depan,” kata Irfan.
Irfan juga mengingatkan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, pemerintah Arab Saudi bisa memutuskan negara tersebut tidak mengirim jemaah pada haji 2027. Dalam skema itu, kuota jemaah dari negara yang terlambat membayar dapat dialihkan kepada negara lain.
Ia menambahkan, slot dari negara lain yang belum membayar juga bisa dimanfaatkan jika tersedia. “Demikian juga mungkin ada nanti jika ada slot negara lain yang selama ini kita anggap baik dan di negara lain belum bayar, kita akan menggunakan slot negara lain. Itu pola permainan yang ada di haji,” ujarnya.
Dengan persetujuan Komisi VIII DPR, pembayaran uang muka kini menjadi langkah mendesak dalam proses persiapan haji 2027. Fokus berikutnya ada pada pemenuhan tenggat agar kuota jemaah Indonesia tetap aman dalam skema yang berlaku di Arab Saudi.
