Pemerintah menyiapkan sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai langkah memperkuat sektor perumahan nasional. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 1 juta bidang tanah pada 2026.
Skema tersebut disusun agar lebih banyak warga berpenghasilan rendah mendapat kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Di saat yang sama, program ini juga dirancang untuk melengkapi bantuan perumahan yang sudah berjalan.
3 Kelompok yang Menjadi Sasaran
Kesepakatan pelaksanaan program dicapai dalam rapat koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Selasa (14/7/2026), seperti disampaikan www.beritasatu.com.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa program ini bernama sertifikasi sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut ada tiga kelompok utama yang masuk sasaran program tersebut.
| Kelompok Sasaran | Bentuk Bantuan | Keterangan |
|---|---|---|
| Penerima bantuan perumahan pemerintah | BSPS dan program bedah rumah | Menjadi salah satu prioritas sertifikasi gratis |
| Penerima KPR FLPP | Peningkatan HGB ke SHM | Sertifikat diurus gratis untuk status atas nama individu |
| MBR yang membangun rumah mandiri | Sertifikasi tanah gratis | Terbuka bagi warga yang memenuhi syarat pemerintah |
“Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Nusron. Ia juga menegaskan bahwa fasilitas gratis untuk penerima KPR FLPP mencakup peningkatan status hak guna bangunan (HGB) menjadi sertifikat hak milik (SHM).
Menurut Nusron, program ini tidak hanya menyasar pekerja formal dengan slip gaji. Pekerja sektor informal juga bisa mengakses layanan tersebut selama tercatat maksimal pada desil 8 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Untuk mendapatkan layanan sertifikasi gratis, masyarakat perlu mengajukan permohonan ke kantor pertanahan dengan melengkapi dokumen persyaratan sertifikasi dan bukti bahwa pemohon termasuk kategori penerima manfaat program. Mekanisme ini disiapkan agar bantuan lebih tepat sasaran.
Pelengkap Bantuan Perumahan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai sertifikasi gratis akan menjadi pelengkap penting bagi berbagai bantuan pemerintah di sektor perumahan. Menurutnya, warga tidak hanya memperoleh rumah yang layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang ditempati.
“Terobosan yang paling luar biasa dari kolaborasi kita adalah sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini merupakan dukungan yang luar biasa bagi rakyat kecil,” kata Maruarar. Ia menambahkan bahwa sertifikasi gratis nantinya akan digabungkan dengan program BSPS atau bedah rumah.
Maruarar juga menyebut bahwa sertifikat akan diurus, rumah dibedah, dan ekonomi keluarga diperkuat melalui program KUR perumahan. Dengan begitu, bantuan yang diberikan tidak berhenti pada fisik rumah, tetapi juga menyentuh aspek legal dan ekonomi keluarga penerima manfaat.
