Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten mengucurkan dana Rp 985,19 miliar untuk membangun sekaligus merehabilitasi jaringan irigasi di wilayah itu. Langkah ini diharapkan meredakan persoalan air yang selama puluhan tahun memicu konflik antarpetani.
Di Kabupaten Lebak, masalah itu terasa nyata. Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Lebak, Abeng (60), menyebut irigasi nyaris tidak diperhatikan selama sekitar 30 tahun dan perebutan air dari Bendung Cikoncang Ketapang kerap terjadi.
Konflik air yang bertahun-tahun
Abeng mengatakan, pada masa tanam II kondisi itu bahkan sering memunculkan keributan. Petani yang tidak kebagian air marah, sementara yang kebagian pun tetap cemas karena pasokan belum tentu cukup.
“Kalau dulu setiap MT (masa tanam) II selalu ribut soal air. Yang tidak kebagian air marah, yang kebagian juga khawatir. Itu sudah terjadi sejak tahun 1980-an,” katanya, Rabu (15/7/2026).
Masalah tersebut kemudian masuk dalam agenda percepatan pembangunan jaringan irigasi setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Aturan itu mengatur percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
APBN dan APBD Banten bergerak bersama
Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, mengatakan sinergi pendanaan dari APBN dan APBD kini mulai menunjukkan perubahan nyata. Menurut dia, total investasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Banten sepanjang 2025-2026 mencapai sekitar Rp 985,19 miliar.
Dari jumlah itu, Rp 911,98 miliar berasal dari APBN dan Rp 73,21 miliar dari APBD Provinsi Banten. Arlan menyebut komposisi itu menjadi bukti bahwa pemerintah pusat dan daerah sama-sama mendorong pemulihan infrastruktur air untuk salah satu lumbung pangan di Indonesia.
| Sumber Dana | Nilai | Periode |
|---|---|---|
| APBN | Rp 911,98 miliar | 2025-2026 |
| APBD Provinsi Banten | Rp 73,21 miliar | 2025-2026 |
| Total | Rp 985,19 miliar | 2025-2026 |
Daftar pekerjaan irigasi yang berjalan
Pada 2025, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Rp 48,91 miliar dari APBD untuk tujuh paket pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi. Paket itu mencakup DI Cibinuangeun, Cilampe, Cikoncang, Cilemer, Cipari-Ciwuni, Cisangu Atas, dan Cisata.
Sementara itu, melalui APBN 2025, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp 521,28 miliar untuk rehabilitasi 12 daerah irigasi di Banten. Daerah itu meliputi DI Cikalumpang, Cisangu Bawah, Cipari-Ciwuni, Ciwaka Bawah, Cisata, Cilemer, Cisangu Atas, Pasir Eurih, Cikoncang, Cibinuangeun, Cisiih, dan Cibanten.
| Tahun | Program | Nilai | Rincian |
|---|---|---|---|
| 2025 | APBD Provinsi Banten | Rp 48,91 miliar | 7 paket pekerjaan |
| 2025 | APBN | Rp 521,28 miliar | 12 daerah irigasi |
| 2026 | APBD Provinsi Banten | Rp 24,30 miliar | Bendung Irigasi Cisiih, Irigasi Cilampe, normalisasi dan rehabilitasi di Desa Pangkalan, Teluknaga |
| 2026 | APBN | Rp 390,70 miliar | 9 daerah irigasi |
Untuk 2026, Pemerintah Provinsi Banten kembali menyiapkan Rp 24,30 miliar melalui APBD. Dana itu dipakai untuk pembangunan Bendung Irigasi Cisiih, rehabilitasi Irigasi Cilampe, serta normalisasi dan rehabilitasi irigasi di Desa Pangkalan, Teluknaga.
Adapun pemerintah pusat melalui APBN 2026 menyiapkan Rp 390,70 miliar untuk melanjutkan rehabilitasi sembilan daerah irigasi. Daerah yang masuk program itu ialah Cibinuangeun, Cisata, Cilemer, Cibanten, Cikoncang, Cikalumpang, Pasir Eurih, Cisiih, dan Ciwaka Bawah.
Bagi petani di Banten, deretan proyek tersebut bukan sekadar angka anggaran. Perubahan itu menjadi harapan agar rebutan air yang selama ini membebani musim tanam bisa perlahan berakhir dan pasokan air pertanian menjadi lebih tertata.
