Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kini diposisikan sebagai salah satu simpul penting dalam distribusi bantuan pemerintah dan perlindungan hasil panen petani. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, KDKMP ditetapkan sebagai penyalur bansos sekaligus offtaker untuk gabah, beras, dan jagung.
Keputusan itu memberi peran baru yang cukup besar bagi koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah ingin jalur bantuan dan barang subsidi lebih dekat ke masyarakat, sementara petani mendapat penyangga harga saat panen berada di bawah ketentuan pemerintah.
KDKMP Jadi Infrastruktur Penyaluran Bantuan
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyampaikan barang bantuan sosial dan barang subsidi. Dalam jumpa pers usai rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, ia menyebut keputusan itu sudah disetujui dalam rapat bersama Presiden Prabowo.
Zulhas mengatakan, “Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastruktur pemerintah. Satu, infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi sudah diputuskan.”
Peran ini membuat koperasi desa dan kelurahan menjadi jalur layanan yang lebih terhubung dengan warga. Pemerintah menempatkannya sebagai sarana distribusi, bukan sekadar lembaga ekonomi lokal biasa.
Menjadi Offtaker Saat Harga Panen Turun
Selain menyalurkan bantuan, KDKMP juga akan berfungsi sebagai offtaker atau penjamin hasil panen petani. Zulkifli Hasan menjelaskan, jika harga gabah, jagung, dan komoditas lain turun di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, koperasi dapat membeli hasil pertanian itu.
Ia menegaskan, “Nomor dua, (KDKMP) dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi, dia bisa offtaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah.”
Skema ini menempatkan koperasi sebagai penyangga agar petani tidak sepenuhnya bergantung pada pasar saat harga sedang melemah. Fokus utamanya berada pada gabah, beras, dan jagung yang disebut langsung dalam keputusan rapat.
BUMDes Tetap Dipertahankan
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa fungsi offtaker hasil panen di desa akan dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Ia menyebut KDKMP tidak akan menggantikan BUMDes, karena keduanya saling melengkapi dan memperkuat fungsi masing-masing.
Yandri menjelaskan bahwa setiap desa punya potensi yang berbeda, sementara jumlah desa di Indonesia mencapai 75.266. Karena itu, kerja sama antara KDKMP dan BUMDes akan disesuaikan dengan potensi lokal agar produk desa bisa memberi manfaat bagi warga.
Dalam penjelasannya, Yandri menyebut, “Para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing karena jumlah desa banyak sekali 75.266 dengan berbagai potensi yang ada, tentu nanti masing-masing Kopdes bekerja sama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya, akan dipastikan bisa mendapatkan manfaat bagi para penduduk desa.”
| Peran KDKMP | Fungsi Utama | Keterangan |
|---|---|---|
| Penyalur bantuan | Bansos dan barang subsidi | Semua melalui Koperasi Desa Merah Putih |
| Offtaker hasil panen | Gabah, beras, jagung | Bekerja jika harga di bawah ketentuan pemerintah |
| Kolaborator desa | Bersama BUMDes | Disesuaikan dengan potensi tiap desa |
Pendapatan Desa Juga Jadi Sasaran
Yandri menambahkan bahwa ke depan seluruh potensi desa akan dimaksimalkan melalui KDKMP. Ia juga menyebut Dana Desa menjadi salah satu sumber yang dipakai untuk penguatan koperasi tersebut.
Menurut Yandri, 20 persen keuntungan Kopdes akan menjadi pendapatan asli desa. Adapun 80 persen sisanya akan kembali ke rakyat di desa, sehingga pemerintah desa memiliki kepentingan langsung agar koperasi ini berjalan sukses.
Rapat terbatas yang membahas KDKMP dan program Makan Bergizi Gratis di Istana Kepresidenan itu diikuti sejumlah menteri dan pejabat. Selain Zulhas, Yandri, dan Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pejabat lain yang ikut dalam rapat tersebut antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hadir juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Dengan keputusan ini, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diproyeksikan memegang dua fungsi sekaligus, yaitu menyalurkan bantuan pemerintah dan menjaga harga hasil panen petani. Pemerintah kini menempatkan koperasi desa itu sebagai bagian dari infrastruktur utama yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga dan produksi pangan di desa.