Antrean bahan bakar minyak di sejumlah SPBU Sumatera Utara menjadi perhatian pelaku usaha karena berisiko mengganggu mobilitas dan distribusi barang. HIPMI menilai langkah cepat Pertamina Patra Niaga untuk memulihkan penyaluran BBM penting agar aktivitas ekonomi daerah tidak ikut tersendat.
Ketersediaan BBM dinilai bukan sekadar kebutuhan kendaraan, melainkan penopang rantai pasok dari pelaku usaha hingga masyarakat. Gangguan pasokan dapat menambah beban logistik, menghambat pengiriman barang, dan berpotensi memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok.
Respons Cepat untuk Mengurai Antrean
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anthony Leong mengapresiasi penanganan yang dilakukan Pertamina Patra Niaga di wilayah terdampak. Menurutnya, percepatan normalisasi pasokan diperlukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Sumatera Utara.
“Kelangkaan dan antrean BBM yang sempat terjadi di Sumatera Utara tentu menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha,” ujar Anthony dalam keterangan yang dikutip mediaindonesia.com. Ia menilai BBM merupakan komoditas strategis yang memengaruhi mobilitas, distribusi barang, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Penanganan di lapangan mencakup penguatan armada, personel, serta jam operasional fasilitas distribusi. Pertamina juga didorong terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat agar jalur penyaluran tetap lancar.
| Langkah Penanganan | Tujuan |
|---|---|
| Penambahan armada mobil tangki | Mempercepat pengiriman BBM dari terminal ke SPBU. |
| Penambahan personel distribusi | Mendorong proses bongkar muat dan penyaluran lebih efisien. |
| Operasional terminal BBM 24 jam | Menjaga ketersediaan stok di wilayah terdampak. |
| Sinergi lintas sektor | Menjaga kelancaran jalur distribusi melalui koordinasi dengan pemda dan aparat. |
Biaya Logistik Jadi Titik Rentan
HIPMI menempatkan kelancaran Distribusi BBM Sumatera Utara sebagai kebutuhan mendesak bagi ekonomi lokal. Saat pasokan terganggu, dampaknya dapat langsung dirasakan usaha yang bergantung pada pergerakan kendaraan dan ketepatan pengiriman barang.
Anthony menilai respons taktis seperti penambahan armada mobil tangki memang dibutuhkan ketika antrean muncul. Namun, langkah tersebut perlu diikuti perbaikan sistem agar persoalan serupa tidak selalu ditangani secara darurat.
Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok, termasuk kesiapan infrastruktur logistik dan pengelolaan stok. Sistem pemantauan pasokan secara waktu nyata juga dipandang penting untuk membantu distribusi berjalan lebih efektif.
“Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok dan sistem distribusi BBM, termasuk kesiapan infrastruktur logistik, pengelolaan stok, serta pemantauan pasokan secara real time agar distribusi dapat berjalan lebih efektif,” tambah Anthony. HIPMI juga menekankan perlunya mitigasi risiko yang kuat saat gangguan distribusi terjadi.
Buffer Stock dan Pengawasan Distribusi
Ketersediaan stok penyangga atau buffer stock menjadi salah satu perhatian yang disampaikan HIPMI untuk menghadapi gangguan penyaluran pada masa mendatang. Stok yang memadai dinilai dapat membantu menjaga pasokan ketika distribusi menghadapi hambatan.
Selain langkah Pertamina, HIPMI menyambut positif inspeksi mendadak yang dilakukan Anggota Komisi XII DPR RI Ade Jona Prasetyo di Sumatera Utara. Pengawasan tersebut dipandang penting untuk memastikan penyaluran energi tetap tepat sasaran dan kondisi di lapangan terpantau.
HIPMI melihat koordinasi antara DPR, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat keamanan sebagai unsur penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan. Kerja sama itu juga diharapkan dapat mengurangi kepanikan akibat informasi yang tidak akurat mengenai ketersediaan BBM.
Bagi pelaku usaha, kepastian pasokan energi menjadi faktor penting untuk menjaga kegiatan operasional tetap berjalan. Normalisasi distribusi dan pembenahan rantai pasok diharapkan memberi perlindungan lebih baik bagi mobilitas masyarakat serta keberlangsungan ekonomi Sumatera Utara.