Indonesia kini berada di antara negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WAICO. Posisi ini membuka ruang bagi Indonesia untuk ikut membentuk kebijakan dan tata kelola kecerdasan buatan di tingkat global, bukan hanya menjadi pasar teknologi.
Keanggotaan pendiri juga dipandang strategis karena perkembangan AI berpotensi mempercepat ekonomi digital nasional. Pemerintah menilai kerja sama lintas negara dapat membantu mendorong manfaat teknologi tersebut secara lebih merata, terutama bagi negara berkembang.
Peran Indonesia dalam WAICO
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan status sebagai pendiri memberi Indonesia kesempatan berkontribusi nyata dalam perumusan kebijakan, pengembangan tata kelola global, serta kelembagaan WAICO. Organisasi ini merupakan lembaga internasional antar-pemerintah yang independen dan berfokus pada kerja sama AI di ranah sipil secara inklusif dan non-diskriminatif.
Airlangga menekankan bahwa keterlibatan tersebut dimaksudkan agar pengembangan AI Indonesia tetap selaras dengan perkembangan global. Menurutnya, kolaborasi itu juga berkaitan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ia menegaskan pendekatan yang diusung Indonesia adalah tata kelola AI yang berpusat pada manusia. Arah ini diharapkan membuat manfaat AI dapat diakses secara setara oleh berbagai negara, termasuk negara berkembang yang ingin memperkuat perekonomiannya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Angga Raka Prabowo menyebut Indonesia ingin mengambil peran yang lebih aktif dalam perkembangan AI. “Yang jelas kita ambil manfaatnya bahwa Indonesia bukan hanya sebagai penonton, kita berperan aktif di sini,” ujarnya.
Menurut Angga Raka, peran aktif itu mencakup keterlibatan dalam penyusunan tata kelola AI secara global. Dengan posisi tersebut, Indonesia diarahkan untuk tidak hanya menerima dampak teknologi, melainkan ikut menentukan kerangka kerja sama internasionalnya.
Potensi Ekonomi Digital yang Didorong AI
Pemerintah mengaitkan pengembangan AI dengan prospek ekonomi digital Indonesia yang terus tumbuh. Airlangga menyebut potensi ekonomi digital nasional pada tahun ini mencapai US$130 miliar dan dapat meningkat menjadi US$366 miliar pada 2030.
| Wilayah | Nilai Saat Ini | Proyeksi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Indonesia | US$130 miliar | US$366 miliar pada 2030 | Potensi ekonomi digital nasional |
| ASEAN | US$1 triliun | US$2 triliun | Harapan melalui kerja sama regional |
| Indonesia dalam kerja sama ASEAN | US$400 miliar | US$600 miliar | Potensi yang disebut pemerintah |
Kerja sama regional ASEAN menjadi salah satu jalur yang diandalkan untuk memperbesar nilai ekonomi digital tersebut. Pemerintah menaruh harapan pada Digital Economic Framework Agreement yang disebut diharapkan dapat ditandatangani pada masa keketuaan Filipina tahun ini.
Airlangga mengatakan nilai ekonomi digital ASEAN diproyeksikan meningkat dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun melalui kerja sama regional. Dalam skenario itu, potensi Indonesia disebut dapat naik dari US$400 miliar menjadi US$600 miliar.
Didukung Sekitar 30 Negara
Penandatanganan dokumen pendirian WAICO dilakukan oleh Airlangga bersama perwakilan sekitar 30 negara. Keikutsertaan Indonesia dalam deklarasi tersebut disebut sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan dan tata kelola AI.
Negara yang menandatangani dokumen pendirian itu mencakup Aljazair, Belarus, Brasil, Kamboja, Kamerun, Kongo, Kuba, Etiopia, Indonesia, Kazakstan, Kenya, Kirgistan, Laos, Lesotho, Malaysia, Mozambik, Myanmar, Nikaragua, Oman, Pakistan, Rusia, Senegal, Serbia, Afrika Selatan, Tajikistan, Uzbekistan, Venezuela, Zambia, dan RRT atau China.
Bagi Indonesia, status anggota pendiri WAICO menjadi jalur untuk membawa kepentingan nasional ke pembahasan AI internasional. Fokus pemerintah adalah memastikan kemajuan kecerdasan buatan dapat berjalan seiring dengan kepentingan pembangunan, tata kelola yang inklusif, dan manfaat ekonomi yang lebih luas.