Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar retret nasional untuk kepala daerah pada tanggal 22 Juni 2025. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya yang diadakan di Magelang, forum kali ini akan berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, sekitar 80 kepala daerah direncanakan hadir, termasuk yang tidak berkesempatan menghadiri retret pertama serta mereka yang baru dilantik setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Bima menjelaskan, “Ada kepala daerah yang tidak bisa hadir saat retret di Magelang, serta mereka yang baru dilantik setelah proses PSU.” Pelaksanaan retret ini diharapkan dapat menyatukan pemahaman para kepala daerah mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam mendukung program prioritas nasional. Materi yang disampaikan dalam retret ini akan serupa dengan yang sebelumnya, tetapi akan ada penambahan informasi sesuai perkembangan terbaru yang relevan.
Atmosfer semi-militer khas IPDN juga akan menjadi bagian dari kegiatan ini, di mana para peserta akan diinapkan di barak praja untuk memperkuat ikatan emosional dan menumbuhkan semangat pengabdian. “Nanti, para peserta akan menginap di Barak Praja atau di Asrama Praja di IPDN,” tambah Bima.
Kemendagri juga berencana mengundang sejumlah menteri sebagai pemateri dalam kegiatan ini. “Beberapa menteri telah menyatakan kesediaannya untuk hadir dan berbagi materi dengan para kepala daerah,” ujarnya. Kehadiran pejabat tinggi ini diharapkan dapat memperkaya diskusi dan memberikan wawasan tambahan yang berguna bagi para peserta.
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, memastikan bahwa kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih, yang belum mengikuti retret pertama, akan turut serta dalam retret kedua ini. “Kepala daerah dari PDIP yang belum ikut retret angkatan pertama akan mengikuti angkatan ke dua,” ujarnya, yang merupakan arahan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Kendati ada perubahan lokasi dari Magelang ke Jatinangor, muatan retret masih tetap pada esensi pembelajaran dan konsolidasi. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas manajemen pemerintahan daerah di tengah dinamika yang terus berjalan. Untuk itu, Kemendagri juga akan mengakomodasi istilah-istilah baru atau perubahan dalam program prioritas, demi memudahkan kepala daerah dalam menjalankan tugas mereka.
Sebelumnya, terdapat kontroversi ketika Megawati menginstruksikan kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retret. Namun, instruksi tersebut kini berubah sejalan dengan semangat konsolidasi yang lebih luas di kalangan kepala daerah, terutama bagi mereka yang baru bergabung dalam pemerintahan hasil Pilkada 2024.
Pelaksanaan retret yang direncanakan pascalebaran ini sebagian besar bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar kepala daerah. “Kami berharap semua peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta mendapatkan insight baru dari pemateri yang diundang,” tutup Bima.
Dengan format yang lebih terstruktur dan isi yang komprehensif, diharapkan retret ini mampu mengimplementasikan berbagai program yang berdampak positif bagi daerah masing-masing. Provinsi Jawa Barat pun siap menjadi tuan rumah bagi acara penting ini, sekaligus mendukung agenda nasional pemerintah yang lebih besar.
