Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah memiliki salah satu sistem perlindungan sosial atau welfare state terkuat di dunia. Menurutnya, jaring bantuan yang menjangkau kelompok miskin dan rentan menjadi modal penting untuk mengejar target nol persen kemiskinan ekstrem.
Tantangan berikutnya bukan semata memperbanyak program, melainkan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Pemerintah pun mendorong integrasi data dan digitalisasi agar masyarakat tidak lagi terbebani biaya maupun proses administrasi berulang.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Ia menilai sejumlah program tersebut dibangun secara berkelanjutan oleh pemerintahan terdahulu maupun pemerintah saat ini.
“Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, (konsep) negara kesejahteraan, welfare state, salah satu terkuat di dunia,” ujar Prabowo. Ia menekankan bahwa kekuatan sistem itu perlu dilihat dari cakupan program yang dijalankan satu per satu.
Program Menjangkau Jutaan Penerima
Dukungan negara mencakup bantuan tunai, pendidikan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, perumahan, pangan, energi, hingga layanan kesehatan. Data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan sebagian program telah memiliki sasaran dan nilai manfaat yang terukur.
| Program | Penerima Manfaat | Nilai Bantuan |
|---|---|---|
| Program Keluarga Harapan (PKH) | Sekitar 10 juta keluarga desil 1-4 | Rp75 ribu-Rp250 ribu per bulan |
| Sekolah Rakyat | 44.635 siswa dari keluarga desil 1-2 | Sekitar Rp4 juta per siswa per bulan |
| ATENSI | 83.357 penerima manfaat | Rp2,4 juta per orang per tahun |
| Pemberdayaan Warga KAT | 2.810 penerima manfaat | Rp10 juta |
Perlindungan sosial tersebut juga diperkuat melalui Program Pemberdayaan Sosial yang menjangkau 15.000 penerima manfaat. Sementara itu, bantuan bagi warga Komunitas Adat Terpencil atau KAT dirancang untuk mendukung kelompok yang membutuhkan intervensi khusus.
Di bidang pendidikan, pemerintah memasukkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, serta Sekolah Rakyat ke dalam rangkaian dukungan kesejahteraan. Sektor lain yang turut disebut mencakup Kartu Sembako, bantuan pangan, subsidi energi, bantuan kebencanaan, dan stimulan perumahan swadaya.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP juga menjadi bagian dari skema tersebut. Selain itu, pemerintah mencantumkan program Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis dalam jaring pengaman sosial nasional.
Data Terpadu untuk Menekan Salah Sasaran
Menurut laporan www.cnbcindonesia.com, pemerintah telah menerapkan percepatan digitalisasi bantuan sosial di 43 kabupaten dan kota pada 26 provinsi. Sekitar 1 juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.
Digitalisasi diharapkan menghapus biaya yang sebelumnya dapat dikeluarkan warga untuk mengurus dokumen dan mendaftar bantuan. Prabowo menyebut biaya tersebut sebelumnya bisa mencapai Rp150 ribu, sedangkan proses baru ditargetkan berlangsung tanpa biaya.
“Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” tegas Prabowo.
Digitalisasi bansos akan menghubungkan data kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, serta data penerima bantuan. Dengan informasi yang lebih akurat, pemerintah berharap warga mampu tidak menerima bantuan akibat data yang usang dan keluarga miskin tidak terlewat karena kendala birokrasi.
Prabowo Subianto menilai pembaruan data menjadi penentu bagi target penghapusan kemiskinan ekstrem. “Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai,” ujarnya.
