Anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG dipastikan tidak lagi berada pada angka Rp268 triliun. Badan Gizi Nasional menyatakan penyesuaian itu dilakukan seiring proses perbaikan tata kelola program yang masih berjalan.
Nilai pemangkasan anggaran belum diumumkan secara resmi. Pemerintah masih menyiapkan pembahasan lanjutan untuk menentukan besaran anggaran yang lebih efisien bagi pelaksanaan MBG.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, pada akhir pekan. Pertemuan tersebut akan membahas lebih lanjut mengenai efisiensi anggaran MBG.
Purbaya belum dapat memastikan angka yang akan dibicarakan dalam pertemuan itu. Seusai paparan APBN KiTA pada Selasa, 21 Juli 2026, ia menyebut pembahasan terkait angka Rp170 triliun maupun nominal lain masih menunggu pertemuan dengan Ketua BGN.
Anggaran Masih dalam Proses Penataan
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan anggaran program tersebut sudah jauh berkurang dari angka awal Rp268 triliun. Namun, ia belum membeberkan angka terbaru karena proses penataan anggaran belum selesai.
Menurut Agustina, perubahan anggaran berkaitan dengan langkah BGN memperbaiki tata kelola program. Langkah itu mencakup pencarian skema yang lebih adil serta refocusing anggaran.
| Pihak | Pernyataan Utama | Konteks |
|---|---|---|
| Purbaya Yudhi Sadewa | Besaran pemangkasan masih menunggu pertemuan dengan Kepala BGN. | Pembahasan efisiensi anggaran MBG. |
| Agustina Arumsari | Anggaran tidak lagi Rp268 triliun dan sudah jauh berkurang. | Perbaikan tata kelola serta refocusing. |
Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu bulan untuk mencari solusi perbaikan tata kelola MBG agar program ini semakin efisien. Tenggat tersebut menjadi dasar bagi BGN untuk merapikan sejumlah aspek pelaksanaan sebelum angka anggaran final diumumkan.
Salah satu contoh efisiensi yang dibahas adalah nilai anggaran per porsi makanan. Agustina menjelaskan nilai Rp15.000 tidak lagi harus diberlakukan sama rata di seluruh daerah karena harga pangan berbeda di setiap lokasi.
Skema tersebut diarahkan agar kebutuhan pembiayaan dapat menyesuaikan kondisi wilayah. Dengan demikian, penetapan anggaran per porsi tidak hanya mengikuti satu nominal untuk seluruh daerah.
Pengecekan Titik Layanan dan Data Penerima
Selain menyusun skema anggaran, BGN juga melakukan pengecekan pada titik SPPG yang telah beroperasi. Lembaga itu turut menyiapkan basis data bagi setiap penerima manfaat program.
Agustina mengatakan BGN ingin merapikan titik-titik yang sudah terlanjur tercatat dalam pelaksanaan sebelumnya. Ia menyebut terdapat 27.469 titik yang akan ditata kembali dalam proses perbaikan tersebut.
BGN juga menaruh perhatian pada titik yang masih berada dalam proses pembangunan. Menurut Agustina, terdapat sekitar 13.000 titik yang telah mendapat tanda centang biru dan dibangun oleh BGN.
Penataan titik layanan, penyesuaian biaya per porsi, serta penyusunan data penerima manfaat menjadi bagian dari evaluasi yang sedang berjalan. Hasil pembahasan pemerintah dan BGN nantinya akan menentukan angka anggaran MBG setelah tidak lagi menggunakan patokan Rp268 triliun.