Seorang bocah laki-laki tanpa alas kaki tampak kesulitan menjinjing jeriken berisi air dari satu-satunya sumur bor di Laimbaru, Desa Laindeha, Sumba Timur. Suasana terik pada Sabtu (19/7) itu sangat kontras dengan pelaksanaan penyerahan sertifikat hak milik tanah oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah kepada 400 warga yang hadir untuk menerima kepastian hukum atas tanah mereka. Masing-masing kepala keluarga mendapatkan dua sertifikat, satu untuk rumah dan satu untuk kebun, di lahan transmigrasi seluas sekitar 1,5 hektare. Namun, di balik momen simbolis tersebut, krisis air bersih masih membayangi kehidupan sehari-hari masyarakat di kawasan transmigrasi ini.
Lebih dari empat tahun, masalah air bersih menjadi tantangan utama bagi penduduk Laimbaru. “Kami di sini kendala air, sarana air bersih. Sudah empat tahun lebih,” ungkap Robert Kale, seorang tokoh masyarakat setempat. Ketiadaan akses air yang memadai berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kemampuan masyarakat untuk bertani dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jika digambarkan, banyak rumah di area ini memiliki jaringan pipa dan keran, namun kondisinya telah menjadi karatan dan tidak lagi berfungsi karena tidak ada aliran air.
Kondisi ini tidak hanya memengaruhi aktivitas rumah tangga, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang luas. Pasar desa yang baru saja dibangun setahun lalu, bahkan hanya aktif selama sebulan. Tanpa pasokan air, pedagang kesulitan beroperasi, dan pasar tersebut kini hanya tersisa sebagai bangunan kosong yang tidak terpakai. Banyak warga yang merasa tak tahan dengan kesulitan hidup, sehingga memilih pergi ke kota untuk mencari pekerjaan serabutan demi menghidupi keluarga mereka.
Martinus, salah satu penghuni kawasan transmigrasi, menunjukkan keran airnya yang berkarat. “Ini tidak ada air sama sekali. Kami di sini hanya harap sumur bor, itu juga cuma satu,” ujarnya frustasi. Istrinya menambahkan bahwa mereka terpaksa menunda bercocok tanam karena sulitnya mendapatkan air. Hal ini menyiratkan bahwa krisis air berimbas pada ketahanan pangan di kawasan tersebut.
Pelaksanaan penyerahan sertifikat tersebut disertai dengan harapan akan solusi terhadap masalah mendasar ini. Menteri Iftitah dalam keterangannya menyatakan bahwa tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan lebih dari Rp28 miliar untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah transmigrasi Sumba Timur, termasuk penyediaan air bersih. “Kita alhamdulillah tahun ini menggelontorkan bantuan empat paket untuk pengadaan air bersih. Total yang kita turunkan di Sumba Timur ini sekitar Rp28 miliar,” kata Menteri.
Bantuan pemerintah tersebut mencakup pembangunan sumur bor dan pipanisasi, pembangunan ruang kelas sekolah, embung, serta akses jalan. Meskipun ada langkah positif, kebutuhan akan air bersih tetap menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi masyarakat. Mereka menginginkan lebih dari sekadar sertifikat tanah; mereka menanti solusi yang dapat mengatasi persoalan air bersih yang telah mengganggu kehidupan mereka selama bertahun-tahun.
Dalam konteks yang lebih luas, permasalahan krisis air bersih tidak hanya terjadi di Laimbaru. Kawasan transmigrasi lainnya, terutama di Melolo, juga mengalami dampak serupa. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mengelola dan meningkatkan kualitas hidup pada masa mendatang.
Dengan seremonial penyerahan sertifikat tanah sebagai latar belakang, isu mendasar tentang ketersediaan air bersih di Laimbaru harus menjadi perhatian semua pihak. Kebijakan dan tindakan nyata dalam jangka panjang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat di kawasan ini menjadi lebih baik dan berkelanjutan.