Komisi IX DPR RI memilih menutup rapat perdana dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang karena pembahasan yang dibicarakan menyangkut anggaran yang belum final. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan langkah itu diambil agar publik tidak menangkap informasi yang keliru dari angka yang masih bersifat sementara.
Charles menjelaskan, rapat tersebut membahas rancangan anggaran yang sumbernya berasal dari susunan pimpinan BGN sebelumnya. Ia menyebut susunan itu dibuat sebelum Presiden RI Prabowo Subianto mencopot pimpinan lama, sehingga angka yang dibawa ke rapat belum bisa dianggap sebagai patokan akhir.
Alasan rapat dibuat tertutup
Charles mengatakan penutupan rapat dilakukan untuk mencegah mispersepsi di masyarakat. Ia menilai lebih baik pembahasan belum dipublikasikan daripada angka yang belum akurat justru menimbulkan tafsir yang salah.
“Anggaran yang akan ditampilkan bukan anggaran yang akurat sehingga mungkin lebih baik tidak disampaikan secara terbuka, daripada akhirnya menimbulkan berbagai mispersepsi,” kata Charles kepada wartawan, Senin, 15 Juni 2026.
Dalam rapat itu, BGN menyampaikan pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp270 triliun. Namun angka tersebut belum menjadi anggaran pasti karena masih akan disusun ulang oleh pimpinan baru BGN.
Charles menegaskan hal itu dengan menyebut adanya penafian atau disclaimer bahwa angka yang dibahas belum tentu sama dengan anggaran yang nantinya disetujui. Ia menilai publik perlu memahami bahwa dokumen yang dibahas masih berada pada tahap awal pembahasan.
Anggaran 2027 masih akan disusun ulang
Menurut Charles, pimpinan baru BGN akan menyesuaikan kembali program yang akan dijalankan pada 2027. Proses itu disebut akan mencakup efisiensi anggaran sekaligus penyesuaian jumlah penerima manfaat.
Ia juga menyampaikan bahwa BGN memperkirakan anggaran 2027 akan turun cukup jauh, meski jumlah pastinya belum diketahui. Hingga rapat digelar, proses penghitungan masih berlangsung dan belum ada kepastian angka final dari pihak BGN.
“Ke depan, di 2027, anggarannya pasti akan berkurang jauh. Berapa jumlahnya? Kita juga belum tahu, mereka juga belum bisa memastikan karena proses menghitung masih dilakukan sampai saat ini,” ujar Charles.
Komisi IX DPR tetap menggelar rapat pada hari itu karena siklus pembahasan anggaran di parlemen sudah berjalan dan tidak bisa ditunda. Skema anggaran 2027 BGN pun ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Pembahasan tak hanya soal angka anggaran
Selain urusan anggaran, rapat juga menyinggung nasib Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan ditangguhkan. Komisi IX DPR dan BGN juga membahas desain pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depan.
Pembahasan ini menjadi penting karena menyangkut arah program gizi nasional yang berada di bawah kewenangan BGN. Dengan struktur kepemimpinan baru, DPR dan BGN perlu menata ulang program agar selaras dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
Charles mengatakan Komisi IX mendorong BGN segera menyesuaikan rancangan kerja dengan kebutuhan yang akan dijalankan pada 2027. Dorongan itu dilakukan sambil menunggu hasil pembahasan yang lebih pasti dari internal BGN.
“Sambil prosesnya berjalan, kita minta teman-teman di BGN untuk bisa segera memperbaiki sesuai dengan kebutuhan yang akan dijalankan di tahun 2027,” ucapnya.
Rapat perdana yang berlangsung tertutup itu menjadi awal pembahasan lebih lanjut antara Komisi IX DPR dan Kepala BGN mengenai arah anggaran, program pemenuhan gizi, serta penyesuaian kebijakan yang akan berjalan pada 2027.