Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama kini menjadi sorotan setelah disebut dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Di saat yang sama, pengusaha rokok HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi bahkan mencopotnya dari jabatan.
Gus Lilur menilai rangkaian peristiwa itu memperlihatkan masalah yang lebih dalam daripada sekadar urusan penindakan rokok ilegal. Ia menyebut pejabat setingkat direktur jenderal seharusnya membantu Presiden menjaga penerimaan negara, menertibkan tata kelola cukai, dan melindungi uang negara.
Sorotan dari ruang sidang KPK
Kritik Gus Lilur berangkat dari fakta persidangan kasus dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang lanjutan, jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo.
Dalam keterangan yang dibenarkan terdakwa, kode “BC1” pada amplop cokelat yang diberikan berkala disebut merujuk kepada Djaka Budhi Utama. Keterangan itu juga menyebut setiap pemberian bernilai Rp3 miliar per bulan dan berlangsung tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, dengan total dugaan aliran dana mencapai Rp21 miliar.
Jaksa KPK juga mengungkap dugaan penerimaan lain sebesar 213.600 dolar Singapura atau hampir Rp3 miliar yang disebut mengalir kepada Djaka Budhi Utama. Informasi inilah yang, menurut Gus Lilur, terlalu serius untuk diabaikan begitu saja.
Konferensi pers yang dinilai tidak sejalan
Di tengah sorotan persidangan, Djaka Budhi Utama juga tampil dalam konferensi pers terkait operasi penindakan rokok ilegal. Pada 9 Juni 2026, ia mengumumkan penyitaan 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau JORR KM 35,8.
Barang yang disita disebut bernilai Rp13,28 miliar dengan potensi kerugian negara yang diklaim berhasil diselamatkan sebesar Rp8,66 miliar. Namun bagi Gus Lilur, langkah itu tidak cukup menjawab persoalan tata kelola di tubuh Bea Cukai.
Ia menyebut penindakan tersebut hanya berhenti pada penangkapan truk di jalan dan belum menyentuh akar masalah. Gus Lilur bahkan menyebutnya sebagai “selebrasi tanpa esensi” dan menilai konferensi pers itu lebih mirip pertunjukan daripada penegakan hukum yang tuntas.
Desakan agar Presiden bertindak tegas
Atas dasar itu, Gus Lilur meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Djaka Budhi Utama dari kursi Dirjen Bea Cukai. Ia menilai pembantu Presiden harus punya integritas, keberanian, dan patriotisme, bukan justru menjadi beban moral bagi pemerintah.
Menurut dia, keterangan yang muncul di persidangan KPK sudah cukup kuat untuk memunculkan evaluasi serius. Ia juga mengingatkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya disebut akan mengambil langkah pencopotan jika bukti keterlibatan terbukti kuat.
Gus Lilur menegaskan bahwa pejabat publik tidak boleh sibuk membangun panggung, tetapi gagal menyelesaikan masalah. Ia mengatakan negara memerlukan pejabat yang mampu bekerja sampai ke akar persoalan, bukan yang hanya mempercantik kegagalan lewat konferensi pers.
Nama lain yang dinilai layak dipertimbangkan
Selain mendesak pencopotan Djaka, Gus Lilur juga mendorong Presiden mempertimbangkan figur lain yang dinilai lebih berintegritas. Ia menyebut Komjen Pol (Purn.) Oegroseno dan Mayjen TNI (Purn.) Sunarko sebagai contoh sosok yang layak diberi ruang pengabdian.
Menurut Gus Lilur, Presiden justru bisa merangkul tokoh yang selama ini dianggap berseberangan namun punya kredibilitas dan keberanian. Ia menilai langkah seperti itu dapat memperkuat kepentingan negara sekaligus mengurangi kegaduhan dari pihak-pihak yang dinilai hanya membuat kebisingan.
Di sisi lain, Gus Lilur menekankan bahwa kebijakan apa pun akan kehilangan daya jika dijalankan oleh pejabat yang bermasalah secara hukum, moral, dan integritas. Ia menyebut negara membutuhkan pembantu Presiden yang mampu menjaga kemuliaan republik, bukan pejabat yang dianggap membuat malu presiden.