Warga Kabupaten Pati mengirimkan surat massal ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk dorongan agar Bupati Pati, Sudewo, segera diproses hukum dalam dugaan korupsi proyek jalur rel kereta api. Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melalui pengiriman surat via Kantor Pos Pati pada Senin (25/8/2025) itu menunjukkan antusiasme dan tuntutan tegas warga untuk keadilan.
Pengiriman Surat Massal dan Rencana Demonstrasi
Koordinator aksi, Supriyono alias Botok, menjelaskan bahwa pengiriman surat ini merupakan langkah awal sebelum menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Gedung KPK, Jakarta, pada 2–3 September 2025. “Hari ini, kami berkirim surat, satu orang satu surat. Intinya agar KPK segera menangkap Bupati Sudewo. Lokasi kumpul di Alun-alun Pati, diperkirakan ribuan orang akan ikut,” ujarnya.
Aksi ini merupakan respons warga terhadap dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus suap proyek yang dikelola Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dengan nilai gratifikasi mencapai Rp 18,3 miliar. Kasus tersebut terkait dengan pembangunan jalur rel kereta di wilayah Solo, Jawa Tengah, yang menjadi moda utama mobilisasi masyarakat antar kota.
Respons Bupati Sudewo
Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025), Bupati Sudewo memberikan respons singkat mengenai surat dan aksi tersebut. Ia hanya mengatakan, “Ya, semoga baik-baik saja,” tanpa memberikan komentar lebih lanjut.
Sebelumnya, Sudewo membantah keterlibatannya dan menyatakan bahwa uang yang ditemukan dari kediamannya berasal dari gaji anggota DPR dan hasil usaha pribadi. Namun, pihak KPK tetap melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Tipikor.
KPK Apresiasi Dukungan Masyarakat
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyanjung inisiatif masyarakat Kabupaten Pati sebagai wujud dukungan untuk mempercepat penanganan kasus Sudewo. “Nanti kami cek apakah suratnya sudah diterima atau belum. Pada prinsipnya, ini menjadi harapan dan dukungan masyarakat kepada KPK untuk menangani perkara tersebut,” katanya.
Budi juga menegaskan bahwa pembangunan jalur kereta api merupakan proyek yang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat luas. “Perkara pembangunan jalur kereta sangat memengaruhi hajat hidup orang banyak, karena jalur ini menjadi moda utama mobilisasi masyarakat dari kota ke kota lain. Tentunya ini menjadi fokus KPK dalam pemberantasan korupsi,” ujar Budi.
Proses Penanganan Kasus dan Peran Masyarakat
Kasus dugaan korupsi ini menjadi sorotan publik karena menyangkut proyek strategis yang berdampak langsung pada transportasi umum dan kesejahteraan masyarakat. KPK terus mendalami dugaan keterlibatan Sudewo sebagai pejabat yang sempat menjabat anggota DPR dan kemudian menjadi Bupati Pati.
Aksi warga dan pengiriman surat massal tersebut menggambarkan betapa masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Dukungan publik diharapkan dapat memberikan tekanan konstruktif agar proses hukum berjalan lancar dan tidak tebang pilih.
Jadwal Aksi dan Harapan Publik
Demonstrasi lanjutan di depan Gedung KPK yang direncanakan pada awal September 2025 menjadi titik krusial. Ribuan warga dari berbagai kalangan diperkirakan akan berkumpul untuk meminta kejelasan dan keadilan hukum atas kasus yang menyeret nama Bupati Pati tersebut. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memastikan momentum ini menjadi suara kolektif masyarakat yang menginginkan penyelesaian tuntas atas dugaan korupsi proyek jalur kereta api.
KPK, yang memiliki mandat pemberantasan korupsi, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan terus melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional. Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kontrol sosial dari masyarakat dapat memperkuat upaya penegakan hukum di Indonesia.
