Pemerintah Provinsi Bali saat ini tengah menghitung kerugian yang ditimbulkan akibat banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Pulau Dewata. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan, proses ini masih berlangsung menyusul upaya penanganan darurat yang terus dilakukan, termasuk pembersihan sampah dan penyedotan genangan air di lokasi terdampak.
Penanganan Darurat di Lokasi Banjir
Menurut Koster, pihaknya telah mengerahkan 18 mesin penyedot air untuk mengatasi genangan di area parkir Pasar Badung, salah satu tempat terdampak parah banjir bandang. Ia berharap proses penyedotan air dapat selesai pada hari yang sama untuk mempercepat normalisasi aktivitas di kawasan tersebut. Selain itu, kebersihan di area lain seperti Pasar Kumbasari juga menjadi fokus utama dalam penanganan dampak bencana tersebut.
Perbaikan Infrastruktur dan Inventaris Pedagang
Gubernur Koster mengungkapkan bahwa kerusakan infrastruktur seperti jembatan dan jalan yang terkena dampak banjir akan segera diperbaiki. Namun, perhitungan kerugian belum selesai karena masih melibatkan berbagai aspek. Kerugian utama berasal dari pedagang yang kehilangan peralatan dagangannya seperti meja, kursi, dan mesin hitung, serta barang dagangan seperti kain, buah, dan sayur yang rusak atau hanyut terbawa banjir.
Diperkirakan ada sekitar 474 kios dan ruko yang terdampak di kawasan tersebut. Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar akan menangani kompensasi bagi para pedagang tersebut. Pendanaan untuk perbaikan infrastruktur akan bersumber dari APBN, sedangkan penggantian kerugian pedagang dikelola oleh Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar.
Pengelolaan Anggaran dan Penetapan Status Darurat
Koster menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk penanganan banjir ini masih dalam proses perhitungan. Bali memiliki anggaran belanja tak terduga dalam APBD yang akan direalisasikan setelah status tanggap darurat ditetapkan. Demikian pula, Pemerintah Kota Denpasar memiliki anggaran serupa yang nantinya akan digunakan untuk penanganan pascabanjir.
Mengenai bangunan yang rusak atau rubuh akibat banjir, pemerintah akan membantu proses pembangunan kembali. Namun, untuk properti milik pribadi, dukungan tidak sepenuhnya diberikan oleh pemerintah. Selain itu, Koster menekankan bahwa pembangunan kembali harus mematuhi aturan yang ketat, terutama terkait sempadan sungai. Bangunan yang semula berdiri melebihi batas sempadan tidak akan diperbolehkan untuk dibangun kembali di lokasi yang sama.
Kepedulian Terhadap Pengungsi dan Protokol Penataan Kawasan
Terkait pengungsi banjir, Pemerintah Provinsi Bali memastikan penanganan sudah berjalan dengan baik. Para pengungsi ditampung sementara di Bale Banjar dan mendapat bantuan makanan, minuman, serta kebutuhan dasar lainnya. Pemerintah Kota Denpasar juga telah mengambil langkah cepat dalam menanggulangi dampak sosial dari bencana ini.
Gubernur Koster mengingatkan bahwa proses perbaikan konstruksi bangunan tidak bisa dilakukan secara instan meski dana sudah tersedia. Penataan kawasan terdampak juga menjadi perhatian serius agar kejadian serupa tidak terulang, dengan pengawasan ketat terhadap pembangunan di sekitar sungai yang berisiko menimbulkan banjir apabila tidak sesuai aturan.
Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya mempercepat penanganan pascabanjir serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak demi pemulihan kondisi di lapangan. Hingga saat ini, fokus utamanya adalah menghitung secara akurat besaran kerugian yang dialami oleh masyarakat dan pedagang serta memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi dengan baik.
