Komite Pemilih Indonesia (TePI) mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatalkan Keputusan Nomor 731/2025, namun tetap menyoroti banyaknya pertanyaan publik terkait motif di balik penerbitan keputusan kontroversial tersebut. Keputusan yang mengatur mengenai dokumen capres-cawapres ini dianggap tidak transparan serta tidak relevan dengan tahapan pemilu yang sudah selesai.
Koordinator TePI, Jeirry Sumampow, menegaskan bahwa meski pembatalan keputusan tersebut patut disambut, hal itu belum menjawab inti persoalan yaitu alasan substansial di balik keputusan KPU yang diterbitkan pada waktu yang dianggap tidak tepat. Menurut Jeirry, diterbitkannya keputusan ini setelah tahapan pemilu berakhir menimbulkan kecurigaan adanya motif tertentu yang belum diungkap secara penuh kepada publik.
Jeirry menjelaskan, kegaduhan yang muncul dari keputusan 731/2025 berawal karena aturan itu dinilai bertentangan dengan prinsip dasar pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Publik melihat keputusan tersebut seolah mengabaikan asas transparansi serta profesionalisme KPU sebagai penyelenggara pemilu. Pembatalan yang dilakukan KPU, kata Jeirry, adalah bentuk pengakuan kesalahan yang patut diapresiasi, tetapi bukan akhir dari proses akuntabilitas.
Beberapa poin kunci yang menjadi fokus pertanyaan publik dan pengamat pemilu adalah:
1. Apa alasan substansial KPU mengeluarkan keputusan ini di luar tahapan pemilu?
2. Apakah ada unsur tekanan atau permintaan dari pihak tertentu, seperti partai politik atau calon, sehingga KPU menerbitkan keputusan tersebut?
3. Mengapa KPU tidak mempertimbangkan dampak keputusan itu terhadap integritas lembaga dan kepercayaan publik?
Jeirry menekankan pentingnya transparansi dalam menjelaskan latar belakang lahirnya keputusan ini. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan hanya cara untuk meredakan kontroversi, tetapi juga mekanisme membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap KPU. KPU tidak bisa menganggap persoalan selesai hanya dengan membatalkan aturan yang bermasalah.
Transparency dan akuntabilitas menjadi tolok ukur utama kredibilitas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan independen. Pembatalan keputusan tanpa disertai penjelasan memadai justru membuka ruang spekulasi negatif yang berpotensi merusak citra lembaga tersebut di mata publik.
Selain itu, publik juga mempertanyakan langkah-langkah lanjutan yang akan dilakukan KPU terkait evaluasi internal dan pertanggungjawaban atas penerbitan keputusan yang dinilai merugikan kepentingan terbuka dan pengawasan publik selama ini, khususnya terkait akses terhadap dokumen capres-cawapres.
Jeirry menyatakan bahwa integritas KPU harus diuji dari kesanggupannya menjelaskan proses pengambilan keputusan, bukan hanya keberaniannya mencabut keputusan yang salah. Ia berharap agar KPU memberikan jawaban yang transparan dan komprehensif sebagai bentuk penghormatan terhadap hak publik serta menjaga independensi lembaga penyelenggara pemilu.
Dalam hal ini, masyarakat luas masih menunggu penjelasan resmi dari KPU yang mampu merinci apa faktor yang melatarbelakangi Keputusan Nomor 731/2025 dan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan tersebut sampai diterbitkan. Jawaban dari KPU penting agar kredibilitas pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dapat terus terjaga dengan baik.
KPU berada di titik krusial untuk membuktikan bahwa lembaga tersebut mampu mempertahankan profesionalisme sekaligus mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama yang berdampak langsung pada proses demokrasi nasional.
