PLN dan TNI AL menjalin kerjasama strategis dalam memperkuat pertahanan laut Indonesia melalui penyediaan listrik onshore electric connection untuk kapal perang di Dermaga Komando Armada II (Koarmada II) Surabaya. Inovasi ini menghilangkan penggunaan genset berbahan bakar solar yang selama ini menjadi sumber energi untuk kapal saat bersandar di dermaga, sehingga meningkatkan efisiensi biaya operasional sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon.
Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Eko Sunarjanto, menegaskan bahwa kehadiran aliran listrik PLN di Koarmada II merupakan langkah strategis selain teknis. “Pemanfaatan jaringan listrik khusus untuk KRI yang bersandar di Dermaga Koarmada II adalah langkah tepat dalam rangka efisiensi dan penghematan anggaran negara,” ujarnya pada acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara TNI AL dan PLN di Mabes TNI AL, Jakarta Timur, Rabu (17/9/2025).
Laksma Eko menjelaskan, penggunaan listrik PLN menggantikan genset solar mampu memangkas biaya secara signifikan. Data menunjukkan penghematan hingga 56% biaya per kapal jika dibandingkan dengan pemakaian bahan bakar genset. Selain dari sisi ekonomi, layanan ini juga mendukung aspek lingkungan karena mengurangi emisi karbon dan beban logistik karena menghilangkan kebutuhan pengadaan dan penyimpanan bahan bakar minyak.
Koarmada II, yang memiliki peran strategis menjaga kedaulatan laut Indonesia, semakin diperkuat oleh kapal frigate terbesar di Asia Tenggara, KRI Brawijaya-320. Dalam waktu dekat, armada ini akan bertambah dengan kedatangan kapal frigate sekelas yang membutuhkan dukungan energi yang andal, efisien, dan ramah lingkungan. Inisiatif onshore electric connection dari PLN menjawab kebutuhan tersebut secara optimal.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa proyek ini menjadi simbol diversifikasi peran PLN yang kini melayani tidak hanya masyarakat umum dan sektor usaha, tetapi juga sektor pertahanan. “Keberhasilan ini bukan sekadar capaian teknis, melainkan simbol sinergi antara BUMN, dalam hal ini PLN, dengan TNI AL,” katanya. Darmawan menegaskan bahwa dukungan PLN sejalan dengan misi besar Kementerian Pertahanan dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Lebih jauh, Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menambahkan bahwa layanan listrik untuk kapal perang berbeda dari layanan listrik rumah tangga. PLN menyediakan pasokan daya sebesar 1.500 kW dengan tegangan 690 Volt serta frekuensi 60 Hz, yang merupakan kebutuhan spesifik kapal perang. Biasanya, keluarga rumah tangga menggunakan listrik pada tegangan 220 Volt dan frekuensi 50 Hz.
Adi juga menegaskan bahwa sinergi ini tidak hanya bermanfaat jangka pendek, tetapi menjadi pijakan dalam pengembangan elektrifikasi maritim yang mendukung roadmap transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat. “Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat pertahanan maritim Indonesia, sekaligus menjadi landasan kerja sama yang lebih luas di masa mendatang,” tutupnya.
Secara keseluruhan, kolaborasi antara PLN dan TNI AL dalam penyediaan listrik onshore di Koarmada II merupakan langkah nyata yang menyatukan efisiensi operasional, pengurangan dampak lingkungan, dan penguatan ketahanan maritim. Inisiatif ini mencerminkan sinergi antara BUMN dan institusi pertahanan yang dapat menjadi model bagi pengembangan teknologi dan layanan kelistrikan di sektor strategis lainnya di Indonesia.
