Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan sikap maafnya atas tersebarnya meme yang mengarah pada dirinya di berbagai platform media sosial. Ia menegaskan bahwa dirinya memahami dan menerima kritik terhadap kebijakan pemerintah, namun menolak bila kritik tersebut menyerang secara pribadi maupun bersifat rasis.
Bahlil mengungkapkan hal tersebut saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Jumat, 24 Oktober 2025. Ia menegaskan pentingnya membedakan antara kritik membangun dengan serangan pribadi. “Saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkan lah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya nggak bagus lah,” ucapnya.
Terkait adanya pelaporan oleh organisasi sayap Partai Golkar seperti AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) dan AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) ke Polri atas meme yang dianggap berisi ujaran kebencian dan fitnah kepada dirinya, Bahlil menyatakan tidak mengetahui secara rinci mengenai laporan tersebut. Namun, ia menghormati keputusan tersebut sebagai bagian dari kebebasan demokrasi. “Saya jujur ya, saya nggak tahu (pelaporan ke polisi). Karena sebenarnya kalau saya itu punya kebijakan dikritisi, itu nggak apa-apa. Tapi kita harus juga tahu standar etika demokrasi kita,” katanya.
Wakil Ketua Dewan Penasehat LBH AMPI, Steven Izaac Risakotta, sebelumnya mengungkapkan bahwa total terdapat sekitar 30 akun media sosial yang dilaporkan karena diduga menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah kepada Bahlil. Bukti berupa tangkapan layar postingan di media sosial turut diserahkan ke Bareskrim Polri oleh pihak AMPI pada Senin, 20 Oktober 2025.
Dalam konteks memperkuat persatuan bangsa, Bahlil mengingatkan bahwa Indonesia dikenal dengan keberagaman suku, ras, dan budaya yang menjadi kekayaan bangsa. Ia menekankan spirit Bhinneka Tunggal Ika harus tetap dijaga demi kepentingan bersama. “Itulah Indonesia, ada semua suku, dan nama negara kita ini keberagaman. Makanya kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman semua, ayo kita rawat kebhinekaan ini untuk kebaikan negara kita,” ujar Bahlil. Pernyataan tersebut sekaligus mengingatkan masyarakat menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2025.
Bahlil menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa berdasarkan rasa cinta tanah air. Namun, interaksi di ruang publik, khususnya di media sosial, harus dilandasi oleh etika dan rasa saling menghormati. Hal ini penting agar lingkungan demokrasi tetap sehat dan persatuan bangsa tetap terjaga.
Sikap maaf Bahlil terhadap meme yang beredar sekaligus menjadi cerminan kesadaran akan dinamika kritik dalam demokrasi. Namun, ia secara tegas mengingatkan batasan antara kritik yang konstruktif dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan diskriminasi. Dalam era digital saat ini, pengelolaan komunikasi di media sosial harus dilakukan secara bijak agar nilai-nilai persatuan dan toleransi tetap kokoh di tengah keriuhan opini publik.
Kasus ini juga menyoroti peran aparat penegak hukum dalam mengawal kebebasan berekspresi sekaligus memberi ruang perlindungan terhadap serangan yang bersifat fitnah dan ujaran kebencian. Pelaporan yang dilakukan oleh AMPG dan AMPI ke Polri menjadi contoh proses demokrasi berjalan, di mana setiap warga negara atau kelompok masyarakat dapat memperjuangkan haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan latar belakang tersebut, penting bagi seluruh pihak untuk terus menjaga suasana kondusif di ruang digital. Masyarakat diharapkan dapat menjalankan hak kritik secara bertanggung jawab, dan pemerintah serta elit politik memberikan teladan dalam memupuk dialog yang sehat. Hal ini selaras dengan nilai-nilai persatuan yang menjadi fondasi utama negara Indonesia yang majemuk.
Source: www.viva.co.id
-
-
-
-
