Piala Dunia Berangkat Di Bawah Bayang Darurat HAM, Represi Mengancam Suasana Stadion

Amnesty International memperingatkan bahwa Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berisiko berubah menjadi panggung represi jika FIFA dan para tuan rumah tidak segera memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Peringatan itu terutama tertuju pada Amerika Serikat, yang akan menggelar tiga perempat dari total 104 pertandingan dan kini disebut Amnesty tengah berada dalam “darurat hak asasi manusia” di bawah pemerintahan Donald Trump.

Amnesty menilai kondisi itu tidak sejalan dengan janji FIFA bahwa turnamen akan menjadi ajang yang aman, inklusif, dan memberi ruang bagi semua orang untuk mengekspresikan hak mereka. Lembaga yang berbasis di London itu menekankan bahwa ancaman terhadap suporter, pemain, jurnalis, pekerja, dan komunitas lokal tidak boleh dianggap sebagai risiko sampingan, melainkan masalah inti penyelenggaraan turnamen.

Kekhawatiran utama di Amerika Serikat

Amnesty menyoroti rangkaian kebijakan dan operasi penegakan imigrasi yang dinilai keras, termasuk deportasi massal, penangkapan sewenang-wenang, dan operasi Imigrasi dan Bea Cukai atau ICE yang digambarkan bergaya paramiliter. Kekhawatiran itu meningkat setelah Direktur Pelaksana ICE menyebut lembaganya akan menjadi “bagian penting dari seluruh aparat keamanan untuk Piala Dunia”.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan besar tentang bagaimana turnamen akan dijaga tanpa membahayakan kelompok rentan. Amnesty juga menilai belum ada rencana dari kota-kota tuan rumah yang secara jelas mengatur perlindungan bagi suporter maupun komunitas lokal dari operasi ICE.

Daftar isu yang disorot Amnesty International

1. Potensi penegakan imigrasi yang agresif selama turnamen.
2. Ketiadaan rencana perlindungan yang rinci bagi suporter dan warga lokal.
3. Larangan perjalanan yang dapat menghalangi fans dari sejumlah negara.
4. Kekhawatiran kelompok LGBTQ+, terutama suporter transgender.
5. Risiko keamanan bagi jurnalis, pekerja, dan komunitas terdampak.

Konteks ini menjadi semakin sensitif karena sebagian publik di Amerika Serikat masih bereaksi keras atas kematian dua warga negara saat memprotes penggerebekan agresif ICE di Minneapolis pada Januari lalu. Amnesty menilai situasi tersebut menunjukkan bahwa tensi di lapangan bukan sekadar isu administratif, melainkan persoalan hak sipil yang nyata.

Larangan perjalanan dan kekhawatiran suporter

Amnesty juga menyoroti adanya hambatan perjalanan bagi suporter dari empat negara peserta, yaitu Pantai Gading, Haiti, Iran, dan Senegal. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi semangat inklusi yang selama ini dijanjikan FIFA untuk Piala Dunia 2026.

Dari sisi lain, kelompok suporter LGBTQ+ asal Inggris dan Eropa menyatakan tidak akan datang ke pertandingan di Amerika Serikat karena mengkhawatirkan faktor keamanan. Kekhawatiran paling serius datang dari pendukung transgender yang menilai atmosfer sosial dan kebijakan di lapangan belum sepenuhnya aman bagi mereka.

Janji FIFA dinilai jauh dari realitas

Dalam laporannya, Amnesty menyimpulkan bahwa Piala Dunia 2026 “sangat jauh” dari turnamen dengan “risiko sedang” seperti yang pernah dinilai FIFA sebelumnya. Lembaga itu menyebut ada jurang yang makin lebar antara janji awal turnamen dan kondisi aktual di lapangan, sehingga tindakan mendesak diperlukan sebelum kompetisi dimulai.

FIFA sendiri memastikan turnamen yang akan diikuti 48 tim itu tetap berjalan sesuai jadwal dan seluruh tim akan berpartisipasi. Namun, keyakinan tersebut tetap dibayangi ketidakpastian terkait tim nasional Iran akibat konflik di Timur Tengah dan dinamika politik yang menyertainya.

Taruhan besar, sorotan makin tajam

Piala Dunia 2026 juga menjadi sorotan karena nilai bisnisnya yang sangat besar. FIFA diperkirakan meraup pendapatan hingga 11 miliar dolar AS dari siklus turnamen terbesar dalam sejarah itu, sehingga kritik pun menguat ketika keuntungan komersial dianggap tidak diimbangi perlindungan hak asasi manusia.

Kepala Keadilan Ekonomi dan Sosial Amnesty, Steve Cockburn, menegaskan bahwa keuntungan rekor tersebut tidak boleh dibayar dengan pelanggaran HAM. Ia mengatakan suporter, komunitas, pemain, jurnalis, dan pekerja tidak boleh menanggung akibat dari penyelenggaraan yang mengabaikan hak-hak mereka.

Cockburn juga mengingatkan bahwa sepak bola pada dasarnya dimiliki oleh para pemangku kepentingan di lapangan, bukan oleh pemerintah, sponsor, atau FIFA semata. Dengan jadwal pembukaan Piala Dunia 2026 pada 11 Juni di Stadion Kota Meksiko dan partai final pada 19 Juli di MetLife Stadium, New Jersey, tekanan kini ada pada FIFA dan pemerintah tuan rumah untuk membuktikan bahwa turnamen sebesar ini bisa berjalan tanpa menambah daftar pelanggaran dan ketakutan.