China telah menetapkan aturan tegas mengenai tanggung jawab hukum pada penggunaan sistem bantuan pengemudi (driver-assist systems). Mahkamah Agung Tiongkok mengeluarkan pedoman baru yang menegaskan bahwa mengaktifkan fitur bantuan pengemudi tidak mengalihkan tanggung jawab hukum dari pengemudi itu sendiri. Dalam kata lain, orang yang duduk di kursi pengemudi tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan selama mengemudi.
Aturan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan teknologi mengemudi semi-otomatis di pasar kendaraan listrik dan mobil pintar yang berkembang pesat di China. Banyak pengemudi yang menggunakan fitur tersebut namun kemudian mengabaikan kewajiban untuk tetap mengawasi jalan, seperti bermain ponsel atau bahkan tertidur. Mahkamah Agung menegaskan bahwa kelalaian tersebut tetap menjadi tanggung jawab pengemudi, tanpa pengecualian.
Batasan Tanggung Jawab Pengemudi dalam Sistem Bantuan Mengemudi
Ketentuan Mahkamah Agung menggarisbawahi bahwa meskipun teknologi sistem bantuan pengemudi semakin canggih, posisi legal sebagai pengemudi tidak bergeser kepada kendaraan. Orang yang mengaktifkan fitur tersebut harus tetap waspada dan siap mengambil alih kendali kapan saja. Penggunaan sistem tersebut tidak menghalangi pengemudi dari kewajiban mematuhi aturan lalu lintas dan memastikan keamanan berkendara.
Selain itu, pengadilan menentang penggunaan alat curang yang memungkinkan pengemudi seolah-olah aktif memperhatikan jalan padahal sebenarnya tidak. Perangkat ini kerap digunakan untuk menipu sistem pengawasan pengemudi. Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun alat ini digunakan, tanggung jawab tetap berada pada pengemudi yang duduk di kursi kemudi.
Dampak Putusan untuk Industri Otomotif dan Pengemudi
Keputusan ini memiliki arti penting untuk produsen kendaraan yang menawarkan fitur bantuan mengemudi. Selama ini banyak diskusi mengenai batas kemampuan sistem semi-otomatis yang masih memerlukan pengawasan manusia. Putusan ini memperjelas bahwa produsen tidak dibebani tanggung jawab hukum ketika ada kecelakaan yang terjadi karena kelalaian pengemudi.
Kasus serupa juga telah muncul di Amerika Serikat, terutama terkait dengan Tesla dan fitur Autopilot serta Full Self-Driving (FSD). Banyak gugatan hukum yang menuduh Tesla salah mengartikan kemampuan sistem mereka. Namun, sebagian besar pengadilan di AS mendukung pandangan bahwa pengemudi tetap bertanggung jawab penuh atas pengoperasian kendaraan, meskipun menggunakan fitur bantuan canggih.
Pengaruh Terhadap Regulasi dan Desain Mobil
Langkah Mahkamah Agung China ini berpotensi mempengaruhi regulasi global tentang kendaraan otonom dan semi-otonom. Pemerintah China juga baru-baru ini melarang penggunaan gagang pintu retractable dan setir berbentuk yoke. Mereka sedang mempertimbangkan kewajiban untuk menyertakan tombol fisik alih-alih menggantungkan seluruh kontrol pada layar sentuh.
Ini menandakan langkah serius China dalam mengendalikan aspek keselamatan kendaraan teknologi tinggi. Produsen otomotif internasional yang memasok ke pasar China kemungkinan besar harus menyesuaikan desain dan fitur kendaraan mereka agar memenuhi regulasi ini.
Daftar poin utama dari pedoman Mahkamah Agung China:
- Pengemudi adalah pihak yang bertanggung jawab secara hukum pada saat kendaraan dikendarai, meskipun fitur bantuan pengemudi aktif.
- Mengaktifkan teknologi bantuan pengemudi tidak mengalihkankan status pengemudi kepada kendaraan.
- Penggunaan perangkat untuk menipu sistem pengawasan pengemudi tidak menghapus tanggung jawab pengemudi.
- Pengemudi harus tetap fokus dan memantau jalan selama mengemudi.
- Produsen kendaraan tidak serta merta bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian pengemudi menggunakan sistem bantuan.
Dengan adanya pedoman ini, China memperjelas bahwa teknologi canggih hanyalah alat bantu dan tidak menggantikan perhatian manusia sebagai pengemudi. Pengemudi tidak boleh menganggap mobil semi-otomatis sebagai kendaraan otonom penuh. Ketentuan hukum ini menjadi peringatan keras supaya manusia tetap menempati posisi sentral dalam menjaga keselamatan berkendara.
Peraturan ini juga membuka ruang bagi pengembangan regulasi lebih ketat agar keamanan pengemudi dan pengguna jalan lain dapat meningkat. Pengemudi disarankan memahami batas kemampuan teknologi yang digunakan dan bertindak bertanggung jawab. Dengan pendekatan hukum yang jelas, diharapkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh salah pemahaman terhadap sistem bantuan pengemudi dapat diminimalisir di masa mendatang.
