RMA Indonesia secara tegas menyatakan tidak terlibat dalam impor 35 ribu unit pikap Mahindra Scorpio 4×4 untuk Koperasi Desa Merah Putih. General Manager Mahindra RMA Indonesia, Wilda Bachtiar, mengungkapkan bahwa proses impor ini dilakukan langsung oleh prinsipal Mahindra di India tanpa melalui perusahaan distribusi resmi di Indonesia.
Informasi tersebut muncul di tengah perencanaan impor skala besar oleh Agrinas Pangan Impor, BUMN yang mengelola Koperasi Desa Merah Putih. Rencana ini mencakup pengadaan 105 ribu unit kendaraan pikap dari India, dengan alokasi 35 ribu unit berasal dari Mahindra dan sisanya dari Tata Motors. Namun, produsen lokal dan sejumlah pihak mengkritik impor ini, menilai manufaktur dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan tersebut dengan kapasitas yang ada.
Posisi RMA Indonesia sebagai Distributor Resmi
RMA Indonesia telah menjadi pemegang merek dan distributor resmi Mahindra selama lebih dari lima tahun. Kolaborasi ini ditandai dengan peluncuran model pikap Scorpio pada Oktober. Menurut Wilda, kuota impor Mahindra ke Indonesia dibatasi sekitar 3 ribu unit per tahun. Jumlah ini jauh di bawah rencana impor yang digaungkan oleh Koperasi Desa Merah Putih.
Sebagai distributor resmi, RMA Indonesia juga bertanggung jawab menyediakan layanan purna jual kendaraan Mahindra di Indonesia. Wilda menegaskan, meskipun kendaraan impor langsung dari prinsipal tidak dipasarkan melalui RMA, perusahaan siap memberikan layanan servis dan suku cadang di jaringan dealer yang mencapai 20 sampai 30 unit dan terus bertambah.
Layanan Purna Jual untuk Pikap Impor
Meski tidak menangani garansi kendaraan impor langsung tersebut, RMA Indonesia menawarkan dukungan layanan purna jual sesuai kapasitas jaringan yang ada. Hal ini mencakup penyediaan suku cadang dan perawatan di dealer resmi Mahindra. Namun, layanan garansi tetap menjadi tanggung jawab prinsipal karena hubungan langsung antara pengimpor dan Mahindra di India.
Pendapat ini mempertegas posisi distribusi resmi yang berbeda dengan mekanisme impor unit dalam jumlah besar yang sedang direncanakan oleh koperasi tersebut. Kondisi ini juga bisa menjadi faktor penentu dalam pemilihan layanan purna jual dan kualitas aftersales bagi konsumen.
Kontroversi Impor dan Tantangan Industri Otomotif Lokal
Rencana impor massal pikap ini mengundang sorotan dari produsen kendaraan lokal. Mereka menekankan bahwa industri dalam negeri sebenarnya memiliki kapasitas untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pasar domestik dalam jumlah besar. Kritik lain datang dari segi dampak ekonomi, di mana jumlah impor tersebut setara dengan estimasi penjualan pikap di Indonesia pada tahun 2025.
Selain itu, Mahindra dan Tata Motors yang menjadi sumber impor memang belum memiliki fasilitas perakitan resmi di Indonesia. Semua kendaraan yang beredar dari kedua merek tersebut merupakan unit impor sepenuhnya. Hal ini berbeda dengan merek asing lain yang memiliki pabrik perakitan di dalam negeri, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap industri otomotif lokal.
Rencana Investasi dan Pendirian Pabrik
Pembicaraan tentang pendirian pabrik Mahindra di Indonesia sudah berlangsung lama antara RMA Indonesia dan prinsipal. Wilda menyebutkan, detail terkait tanggung jawab, mekanisme operasional, serta jadwal pendirian masih menunggu keputusan akhir hasil diskusi dengan pihak Mahindra di India.
Langkah tersebut diharapkan bisa mendukung pengembangan industri otomotif nasional serta mengurangi ketergantungan pada impor produk CBU (Completely Built Up) yang memiliki dampak biaya lebih tinggi. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian terkait waktu pelaksanaan pendirian fasilitas produksi tersebut.
Dengan informasi ini, publik dapat lebih memahami posisi RMA Indonesia dalam rantai distribusi dan layanan Mahindra, serta konteks yang melingkupi rencana impor besar-besaran pikap dari India. Isu impor kendaraan memang menjadi topik penting bagi pengembangan industri otomotif dan strategi kemandirian produksi dalam negeri.
