Pengadaan motor listrik untuk operasional makan bergizi gratis atau MBG memunculkan sorotan baru setelah muncul informasi soal harga unit yang dinilai tinggi. Skuter listrik Emmo JVH Max yang disebut disiapkan untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tercantum seharga Rp 48,8 juta, sementara beberapa model lain dengan kelas serupa tersedia lebih murah di pasar.
Isu ini menarik perhatian karena pengadaan kendaraan operasional pemerintah biasanya dinilai dari efisiensi, fungsi, dan kesesuaian spesifikasi. Dalam konteks MBG, kendaraan itu bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga bagian dari rantai distribusi dan pengawasan layanan gizi di lapangan.
Harga Emmo JVH Max dinilai masuk kelas premium
Berdasarkan informasi dari situs resmi Emmo, JVH Max merupakan skuter listrik modern untuk mobilitas perkotaan. Model ini menawarkan kecepatan hingga 90 km/jam, jarak tempuh 70 km, serta baterai 72v 30Ah dengan fitur fast charging.
Namun, harga Rp 48,8 juta membuat model ini dianggap cukup mahal untuk ukuran skuter listrik operasional. Pegiat kendaraan listrik dari Komunitas Sepeda/Motor Listrik Indonesia atau Kosmik, Hendro Sutono, menilai harga tersebut sudah masuk kelas premium.
“Yang ini agak ketinggian. Harga Rp 48,8 juta itu sudah masuk ke kelas premium. Dengan spesifikasi yang sama seharusnya bisa didapatkan pada motor yang harganya lebih rendah,” kata Hendro kepada detikOto.
Pandangan itu relevan karena pasar motor listrik kini sudah semakin ramai, sehingga konsumen atau institusi punya lebih banyak pilihan. Dengan spesifikasi yang mirip, selisih harga antarmodel bisa cukup lebar.
Ada pilihan motor listrik yang lebih murah
Jika melihat daftar harga di pasar, skuter listrik Rp 48,8 juta memang bukan satu-satunya opsi. Ada beberapa motor listrik lain yang juga menyasar kebutuhan harian, tetapi dijual lebih rendah.
Berikut contoh model yang disebut lebih murah:
| Model | Harga |
|---|---|
| Alva One XP | Rp 38,5 juta |
| Polytron Fox 500 | Rp 38,1 juta |
| Zeeho AE6 | Rp 37,5 juta |
| Indomobil Emotor Tyranno | Rp 26 jutaan |
Perbandingan ini menunjukkan bahwa motor listrik di bawah Rp 40 juta masih sangat tersedia. Karena itu, pertanyaan soal efisiensi belanja publik menjadi wajar, terutama jika kendaraan dipakai untuk fungsi operasional yang menuntut banyak unit.
Dalam pengadaan alat transportasi untuk instansi, harga bukan satu-satunya patokan. Ketahanan baterai, kemudahan perawatan, jaringan purna jual, dan ketersediaan suku cadang juga ikut menentukan nilai guna jangka panjang.
Pengadaan untuk Kepala SPPG disebut bagian dari anggaran
Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Menurut dia, kendaraan itu disiapkan untuk mendukung operasional Kepala SPPG dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam keterangan resminya.
Dadan juga meluruskan kabar soal jumlah unit yang beredar. Ia menyebut informasi mengenai 70.000 unit tidak benar, dan realisasi motor listrik yang disiapkan berjumlah 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan.
Pernyataan itu penting karena publik sempat menyoroti besarnya volume pengadaan. Dalam skala besar seperti ini, perbedaan harga per unit dapat berdampak besar pada total anggaran.
Skuter mahal, trail listrik dinilai lebih sesuai untuk medannya
Selain skuter listrik, ada juga motor listrik bergaya trail yang disebut dalam pengadaan tersebut, yakni Emmo JVX GT. Model ini dibekali tenaga hingga 7.000 W, jarak tempuh 70 km, baterai 72v 31Ah, dan dukungan fast charging dari 30 persen ke 80 persen hanya dalam 1 jam.
Harganya tercatat Rp 56,8 juta, tetapi Hendro menilai jenis trail itu masih kompetitif jika dilihat dari kebutuhan wilayah dan karakter medan. Ia menyebut harga motor trail listrik sekelas itu memang umumnya berada di atas Rp 40 jutaan.
Menurut Hendro, pilihan motor untuk kebutuhan SPPG bisa dibaca dari kondisi geografis Indonesia yang beragam. Di wilayah tertentu, motor trail lebih relevan dibanding skuter karena bisa melintasi jalan yang tidak selalu mulus.
Di sisi lain, skuter listrik seperti Emmo JVH Max lebih cocok untuk mobilitas perkotaan. Karena itu, penentuan jenis kendaraan seharusnya menyesuaikan fungsi nyata di lapangan agar dana publik benar-benar menghasilkan manfaat maksimal untuk operasional MBG.
Dalam pengadaan kendaraan dinas atau operasional, transparansi spesifikasi dan rasionalisasi harga menjadi kunci. Publik akan lebih mudah menerima belanja negara jika nilai, manfaat, dan kebutuhan lapangan bisa dijelaskan secara terbuka dan terukur.
