Kendaraan listrik di Jakarta tidak lagi dipastikan mendapat keistimewaan bebas ganjil genap. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mengevaluasi pengecualian itu karena jumlah EV di jalan mulai meningkat dan dinilai bisa mengurangi efektivitas pengendalian lalu lintas.
Perubahan arah kebijakan ini menarik perhatian karena selama ini EV ditempatkan sebagai kendaraan yang didorong lewat berbagai insentif. Namun, ketika populasi kendaraan listrik bertambah, pemerintah mulai menimbang ulang apakah perlakuan khusus tersebut masih sejalan dengan kebutuhan mengurai kemacetan.
Selama ini, kebijakan ganjil genap menjadi salah satu instrumen utama untuk menekan volume kendaraan di ibu kota. Karena itu, setiap kendaraan yang dikecualikan dari aturan tersebut akan berpengaruh pada daya kendali kebijakan secara keseluruhan.
Pemprov DKI Jakarta melihat ada kebutuhan untuk menyeimbangkan dua tujuan yang sama penting. Di satu sisi, kendaraan listrik tetap dipandang penting sebagai bagian dari masa depan transportasi yang lebih ramah lingkungan, tetapi di sisi lain pengaturan lalu lintas harus tetap efektif.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan aturan yang berlaku perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan ketimpangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah menginginkan aturan yang adil untuk semua.
Menurut Pramono, pengaturan lalu lintas juga harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Ia menyinggung aspek kemacetan dan kontribusi terhadap daerah sebagai bagian dari pertimbangan dalam evaluasi kebijakan.
Alasan bebas ganjil genap dievaluasi
Pengecualian bagi kendaraan listrik pada awalnya dirancang untuk mempercepat adopsi EV. Kebijakan itu berjalan seiring dengan insentif lain, termasuk keringanan pajak, agar masyarakat lebih tertarik beralih ke kendaraan berbasis listrik.
Kini, pendekatan tersebut mulai dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Jika kendaraan listrik terus bertambah dan semuanya tetap dibebaskan dari ganjil genap, maka fungsi utama aturan itu sebagai alat pengendali jumlah kendaraan bisa melemah.
Pramono juga menyoroti konsekuensi praktis dari pengecualian tersebut. Menurut dia, apabila semua kendaraan listrik terus mendapatkan perlakuan khusus, kemacetan tetap tidak akan terurai secara signifikan.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa kebijakan transportasi tidak bisa bersifat statis. Pemerintah perlu menyesuaikan aturan dengan kondisi nyata di lapangan, terutama ketika tren penggunaan kendaraan berubah cepat.
Berkaitan dengan kebijakan pajak
Evaluasi ini juga tidak berdiri sendiri karena ada perubahan regulasi di tingkat nasional. Pemprov DKI Jakarta turut mempertimbangkan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan terkait pajak kendaraan listrik.
Aturan tersebut mencakup Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB. Perubahan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kembali kebijakan fiskal yang sebelumnya sangat longgar untuk kendaraan listrik.
Sebelumnya, kendaraan listrik mendapat insentif besar berupa pajak nol persen. Dengan adanya perubahan aturan, pemerintah daerah kini menilai kembali apakah insentif tersebut masih relevan dengan kebutuhan saat ini.
Pertimbangan yang muncul bukan hanya soal mendorong kendaraan ramah lingkungan. Pemprov juga mulai melihat aspek keadilan dan pendapatan daerah sebagai faktor yang tidak bisa diabaikan.
Mencari titik tengah
Arah evaluasi ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak sedang menolak perkembangan kendaraan listrik. Yang dibahas justru bagaimana insentif bagi EV tetap berjalan tanpa mengorbankan efektivitas pengelolaan lalu lintas di kota yang sangat padat.
Karena itu, isu utama yang mengemuka bukan sekadar soal kendaraan listrik kehilangan keistimewaan. Isunya adalah bagaimana pemerintah merancang kebijakan yang tetap mendukung agenda lingkungan, tetapi juga adil bagi seluruh pengguna jalan.
Jika aturan akhirnya disesuaikan, dampaknya akan terasa langsung bagi pemilik kendaraan listrik di Jakarta. Mereka tidak lagi otomatis berada di luar skema pembatasan lalu lintas yang selama ini berlaku bagi banyak kendaraan lain.
Di sisi lain, langkah ini juga dapat dibaca sebagai sinyal bahwa insentif untuk EV akan makin selektif. Pemerintah tampaknya ingin memastikan setiap bentuk pengecualian benar-benar memberi manfaat yang sebanding bagi kota.
Pemprov DKI Jakarta menempatkan evaluasi ini sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antarkepentingan. Lingkungan, keadilan sosial, efektivitas pengendalian kemacetan, dan kontribusi terhadap daerah kini dibicarakan dalam satu kerangka kebijakan yang sama.
Dengan pendekatan itu, kebijakan ganjil genap yang selama ini menjadi tulang punggung pengaturan lalu lintas berpeluang mengalami penyesuaian penting. Kendaraan listrik, yang sebelumnya mendapat perlakuan istimewa, kini masuk dalam perhitungan baru seiring perubahan kebutuhan pengelolaan kota.
