Perubahan layanan di sejumlah SPBU mulai terasa bagi pengguna kendaraan, terutama di gerai berkonsep Signature yang kini lebih banyak menyediakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo. Kondisi ini membuat Pertalite makin sulit ditemukan dan memunculkan perdebatan baru soal beban masyarakat serta arah kebijakan energi.
Di satu sisi, langkah ini dinilai bisa mendorong penggunaan BBM yang lebih sesuai spesifikasi mesin. Di sisi lain, kalangan akademisi mengingatkan bahwa pembatasan akses Pertalite berisiko menekan pengeluaran warga berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada kendaraan untuk bekerja.
Dosen Universitas Gadjah Mada, Jayan Sentanuhady, menilai situasi tersebut tidak terlalu menjadi persoalan bagi kelompok masyarakat mampu. Namun bagi warga dengan penghasilan terbatas, harga BBM yang mengikuti pasar akan terasa berat.
Menurut Jayan, selisih harga beberapa ribu rupiah per liter bukan hal kecil bagi pengguna harian. Dampaknya bisa langsung terasa pada pengeluaran bulanan, terutama untuk pekerja informal, pengemudi ojek online, dan pengguna sepeda motor yang menggantungkan nafkah pada mobilitas harian.
Kondisi itu juga dinilai makin sensitif karena harga BBM nonsubsidi memiliki jarak yang cukup jauh dibanding Pertalite. Dalam penggunaan rutin dengan mobilitas tinggi, pengeluaran bahan bakar per bulan dapat meningkat signifikan.
Dua Kepentingan yang Bertemu
Di tengah keberatan dari sisi daya beli, sebagian pengamat menilai pembatasan penggunaan BBM subsidi memang sulit dihindari. Alasannya, distribusi subsidi selama ini perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran sekaligus mendorong masyarakat memakai bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan teknis kendaraan.
Guru Besar ITB, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, mengatakan pengguna kendaraan seharusnya mulai memakai BBM sesuai rekomendasi pabrikan. Menurut dia, pemilihan kadar oktan yang tepat tidak hanya terkait performa mesin, tetapi juga emisi gas buang dan kualitas udara.
Tri menegaskan penggunaan BBM yang sesuai rekomendasi pembuat kendaraan penting agar emisi gas buangnya sesuai dengan hasil uji tipe dan regulasi yang berlaku. Dengan kata lain, isu ini bukan semata soal pilihan di pompa bensin, tetapi juga menyangkut standar teknis kendaraan di jalan.
Ia juga menyinggung biaya kesehatan akibat polusi udara yang dinilai jauh lebih besar dalam jangka panjang. Dari sudut pandang ini, pengetatan distribusi BBM subsidi dipandang sebagai salah satu cara untuk mendorong peralihan ke BBM yang lebih cocok dengan spesifikasi mesin.
Dampak ke Masyarakat Kecil
Meski argumen teknis dan lingkungan menguat, aspek sosial tetap menjadi perhatian utama. Sebab bagi banyak pengguna roda dua, BBM yang lebih murah masih menjadi penopang mobilitas dan produktivitas sehari-hari.
Jayan menilai pembatasan akses terhadap BBM subsidi tidak bisa dilepaskan dari kondisi daya beli masyarakat. Ketika pilihan ke BBM nonsubsidi makin dominan di SPBU tertentu, tekanan biaya akan lebih cepat dirasakan oleh kelompok rentan.
Kekhawatiran itu muncul karena kendaraan pribadi bagi sebagian warga bukan sekadar alat transportasi, melainkan juga alat kerja. Jika ongkos bahan bakar naik, maka margin pendapatan pekerja harian berpotensi tergerus.
Dalam konteks itu, Jayan menilai pemerintah tetap dapat memberi bantuan kepada masyarakat tanpa harus selalu dalam bentuk subsidi BBM langsung. Menurut dia, subsidi bisa diberikan dalam bentuk lain selama tetap mampu meringankan beban masyarakat.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penataan subsidi energi tidak harus berhenti pada pembatasan distribusi di SPBU. Pemerintah juga dinilai perlu menyiapkan skema kompensasi atau bantuan lain agar kelompok berpenghasilan rendah tidak menanggung dampak transisi sendirian.
Arah Pengetatan Distribusi
Selain pengurangan ketersediaan Pertalite di sejumlah titik, pengetatan juga terlihat dari kebijakan penghapusan barcode bagi kendaraan yang tidak memenuhi syarat membeli BBM subsidi. Langkah ini dinilai akan mempersempit ruang penyalahgunaan Pertalite oleh pihak yang seharusnya tidak berhak.
Bagi pendukung kebijakan, mekanisme semacam itu bisa membantu membuat subsidi lebih tepat sasaran. Namun dalam praktiknya, perubahan pola distribusi tetap perlu diikuti kesiapan sistem dan perlindungan untuk pengguna yang benar-benar bergantung pada BBM bersubsidi.
Situasi di lapangan menunjukkan persoalan ini tidak sederhana. Di satu sisi ada dorongan menuju BBM yang lebih sesuai spesifikasi kendaraan dan lebih baik dari sisi emisi, sementara di sisi lain ada kebutuhan menjaga akses energi yang terjangkau bagi masyarakat kecil.
Karena itu, perdebatan soal SPBU yang lebih memprioritaskan Pertamax bukan hanya soal pilihan produk yang dijual. Isu ini menyentuh langsung keseimbangan antara tujuan lingkungan, ketepatan sasaran subsidi, dan kemampuan masyarakat mempertahankan mobilitas hariannya.