Kabar soal mobil bermesin di atas 1.400 cc yang disebut tak lagi boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 ramai beredar di media sosial. Isu ini memicu pertanyaan karena daftar model kendaraan yang disebut terdampak ikut tersebar luas.
Pertamina pun buka suara menanggapi narasi tersebut. Perusahaan menyatakan akan mengikuti setiap kebijakan pemerintah, tetapi belum memberi jawaban pasti bahwa larangan itu benar-benar akan berlaku.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert Dumatubun mengatakan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Menurut dia, operator seperti Pertamina hanya menjalankan aturan yang ditetapkan regulator.
Robert menjelaskan, bila nantinya ada kebijakan baru mengenai distribusi BBM subsidi, Pertamina akan mengacu pada arahan pemerintah. Ia menegaskan keputusan semacam itu tidak ditetapkan oleh operator secara sepihak.
Isu yang beredar menyebut pembatasan berlaku untuk mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc. Narasi itu juga menyatakan aturan akan mulai diterapkan pada awal Juni 2026.
Daftar kendaraan yang ikut disebut dalam kabar tersebut antara lain Daihatsu Xenia, Daihatsu Terios, Daihatsu Luxio, Toyota Yaris, Toyota Veloz, Honda City, Honda Mobilio, hingga Mitsubishi Xpander. Karena itu, respons warganet bermunculan dan banyak yang mempertanyakan dasar kebijakan tersebut.
Pertamina Tunggu Keputusan Pemerintah
Robert menyatakan Pertamina sebagai BUMN dan badan usaha di bawah pemerintah akan mengikuti dan mengacu pada arahan pemerintah sebagai regulator. Ia menekankan, kebijakan energi akan ditetapkan pemerintah melalui kajian dan keputusan sebelum dilaksanakan operator.
Pernyataan itu sekaligus menunjukkan belum ada kepastian resmi dari Pertamina mengenai larangan mobil 1.400 cc ke atas membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Dengan kata lain, perusahaan belum membenarkan klaim yang beredar di media sosial tersebut.
Menurut Robert, rincian teknis serta mekanisme penerapan kebijakan juga bukan ditentukan Pertamina. Hal itu akan diatur lebih lanjut oleh kementerian atau lembaga pemerintah terkait.
Ia mengatakan lembaga pemerintah terkait yang akan menurunkan aturan teknis dan cara penerapannya. Sementara itu, Pertamina saat ini menunggu dan mengikuti arahan yang berlaku dalam penyaluran energi.
Kenapa Isu Ini Jadi Sorotan
Kabar soal pembatasan pembelian Pertalite cepat menyita perhatian karena menyangkut penggunaan BBM yang luas di masyarakat. Banyak pemilik kendaraan ingin memastikan apakah mobil mereka masih bisa membeli Pertalite atau tidak.
Sorotan juga muncul karena isu ini menyebut ukuran pembatasan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Bagi publik, patokan 1.400 cc dinilai cukup spesifik sehingga memunculkan anggapan seolah aturan sudah final.
Namun sampai pernyataan itu disampaikan, Pertamina tidak menyebut ada keputusan resmi yang sudah berlaku terkait larangan tersebut. Posisi perusahaan masih menunggu ketentuan pemerintah sebagai pihak yang berwenang menetapkan kebijakan.
Di tengah ramainya unggahan media sosial, penjelasan ini menjadi penting agar masyarakat tidak langsung menganggap informasi yang beredar sebagai aturan resmi. Sebab, penetapan kebijakan distribusi BBM subsidi disebut harus melalui kajian dan keputusan pemerintah.
Yang Sudah Jelas Saat Ini
Hal yang sudah dipastikan Pertamina adalah sikapnya yang akan menjalankan setiap kebijakan pemerintah di sektor energi. Jika ada aturan baru, perusahaan akan menyalurkan energi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, hal yang belum dipastikan adalah apakah mobil di atas 1.400 cc benar-benar akan dilarang membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Pertamina tidak memberikan konfirmasi bahwa pembatasan tersebut telah resmi diterapkan.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara informasi yang ramai di media sosial dan kebijakan yang sudah diputuskan regulator. Dalam penjelasannya, Pertamina menempatkan pemerintah sebagai pihak yang akan menetapkan arah kebijakan sekaligus aturan teknisnya.
Dengan posisi itu, perkembangan soal pembatasan Pertalite masih bergantung pada keputusan pemerintah. Hingga ada aturan resmi dari kementerian atau lembaga terkait, Pertamina menyatakan tetap menyalurkan energi sesuai arahan yang berlaku.