Pemerintah memperketat pengawasan QR Code untuk BBM subsidi di tengah kekhawatiran konsumen BBM nonsubsidi beralih ke Pertalite setelah harga Pertamax naik tajam. Langkah ini diarahkan untuk mencegah lonjakan permintaan di bahan bakar bersubsidi yang harganya masih jauh lebih rendah.
Kenaikan harga itu terjadi pada Pertamax RON 92 yang naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter di wilayah Jawa per Rabu (10/6). Pertamax Green 95 juga ikut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter, sementara Pertalite tetap bertahan di Rp10.000 per liter.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengakui pergeseran konsumsi ke Pertalite merupakan risiko yang sulit dihindari. Namun, berdasarkan pemantauan bersama Pertamina Patra Niaga dalam dua hari pertama, dampaknya disebut belum besar.
“Itu juga fakta yang tidak bisa disangkal bahwa akan ada kemungkinan besar pergeseran. Tadi kami sudah berdiskusi dengan Pertamina Patra Niaga. Dalam dua hari ini apakah sudah ada pergeseran? Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya, mungkin dari Pertamax Turbo yang di atas ke Pertamax saat ini,” kata Anggia di Kementerian ESDM, Kamis (11/6).
Pengawasan QR Code diperketat
Pemerintah menjadikan sistem QR Code sebagai salah satu alat utama untuk menahan penyaluran BBM subsidi agar tidak mudah disalahgunakan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meminta Pertamina dan pihak terkait meningkatkan pengawasan langsung di lapangan.
Anggia menyebut ada kemungkinan oknum mengakali akses BBM subsidi yang memakai QR Code. Karena itu, pengawasan ditingkatkan untuk menutup celah penyalahgunaan yang bisa muncul saat minat terhadap Pertalite ikut naik.
Meski begitu, Anggia menegaskan pengawasan teknis saja tidak cukup. Ia menilai faktor paling penting justru kesadaran masyarakat untuk tidak mengambil hak yang bukan miliknya.
“Yang paling penting kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya, itu sih yang lebih penting,” ujarnya.
Imbauan agar konsumen mampu tetap memilih BBM nonsubsidi
Anggia secara khusus meminta pengguna kendaraan yang mampu membeli Pertamax agar tidak berpindah ke Pertalite. Menurut dia, subsidi BBM seharusnya dinikmati kelompok yang benar-benar membutuhkan, termasuk petani dan nelayan.
Ia menilai jika kelompok yang mampu tetap memakai BBM subsidi, maka kelompok rentan bisa terdampak langsung. Karena itu, penggunaan Pertalite perlu dijaga agar fungsi perlindungannya tetap tepat sasaran.
“Semua juga harus aware dong, mana yang bukan haknya, jangan diambil, sehingga masyarakat yang memang harus dilindungi, petani, nelayan itu bisa tetap survive, jalan terus roda perekonomiannya,” kata Anggia.
Kuota Pertalite dan beban fiskal ikut dipantau
Pemerintah juga memantau kemungkinan tekanan pada kuota Pertalite di lapangan. Di satu sisi, pemerintah ingin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, tetapi di sisi lain kondisi fiskal juga harus dijaga.
Anggia mengatakan pemerintah akan terus melihat perkembangan agar keseimbangan itu tetap terjaga. Fokus utamanya adalah memastikan subsidi tepat sasaran tanpa membuat beban fiskal menjadi terlalu berat.
“Kalau kita berbicara kuota yang pasti pemerintah berusaha untuk subsidi untuk masyarakat terpenuhi. Namun di satu sisi kan kita juga harus menjaga kondisi fiskal. Jadi apapun itu pasti akan dipantau untuk keseimbangannya,” ujarnya.
