Subsidi bahan bakar minyak masih menjadi salah satu beban besar dalam APBN, tetapi manfaat terbesarnya justru banyak dinikmati kelompok mampu. Data Kementerian ESDM yang dikutip pengamat transportasi Djoko Setijowarno menunjukkan 93% konsumsi BBM subsidi dipakai pemilik kendaraan pribadi roda dua dan roda empat.
Porsi untuk angkutan yang lebih luas manfaat sosialnya justru sangat kecil. Transportasi barang hanya menikmati 4% konsumsi BBM subsidi, sedangkan transportasi umum penumpang hanya 3%.
Kondisi ini menyoroti persoalan lama dalam kebijakan energi dan transportasi. Saat negara terus menggelontorkan subsidi, sasaran sosialnya dinilai meleset karena mayoritas dinikmati pengguna kendaraan pribadi.
Djoko Setijowarno yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat menyebut subsidi BBM selalu berfluktuasi tiap tahun. Anggaran belanja energi dalam APBN sangat dipengaruhi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan volume konsumsi masyarakat.
Sektor transportasi sendiri menjadi penyumbang konsumsi paling besar. Porsinya mencapai 40% dari total konsumsi BBM nasional.
Dengan struktur konsumsi seperti itu, pembenahan transportasi umum dinilai menjadi langkah yang lebih strategis. Menurut Djoko, percepatan program transportasi umum di tingkat daerah perlu segera dilakukan agar subsidi dan belanja negara memberi dampak yang lebih luas.
Ia menilai ukuran negara maju tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sistem transportasi publik yang mapan. Karena itu, target Indonesia menjadi negara maju keempat di dunia pada 2045 dinilai perlu ditopang perbaikan angkutan umum sejak sekarang.
Djoko menilai Indonesia tidak punya banyak waktu untuk menunda pembenahan itu. Ia mengingatkan waktu menuju 2045 tinggal 19 tahun, sementara pengalaman Transjakarta yang telah berjalan 20 tahun bisa menjadi pelajaran penting bagi daerah lain.
Transportasi publik daerah masih tertinggal
Masalahnya, modernisasi transportasi umum di daerah masih sangat terbatas. Dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru 45 pemda atau sekitar 9% yang sudah membenahi sistem transportasi umum mereka menjadi lebih modern.
Angka itu menunjukkan akses angkutan publik yang layak belum merata. Artinya, sebagian besar daerah masih bergantung pada kendaraan pribadi atau moda yang belum tertata dengan baik.
Dari jumlah yang sudah mulai berbenah pun, tidak semuanya benar-benar mandiri. Djoko menyebut saat ini masih ada dua pemda yang pengoperasian transportasi umumnya bergantung pada dana APBN, yakni Kota Balikpapan melalui Balikpapan City Trans dan Kota Manado dengan Trans Manado.
Ketergantungan tersebut memperlihatkan pembenahan transportasi umum belum menjadi gerakan luas yang kuat di daerah. Padahal, jika sistem ini diperluas, manfaat sosialnya dinilai bisa menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.
Sorotan pada arah insentif
Djoko juga menyoroti rencana subsidi Rp 5 juta untuk motor listrik. Menurut dia, anggaran seperti itu akan lebih berdampak bila diarahkan untuk menstimulasi pemerintah daerah membenahi transportasi publik.
Pandangan itu berangkat dari pertanyaan soal prioritas belanja negara. Saat subsidi BBM banyak dinikmati kalangan mampu, dukungan fiskal dinilai seharusnya lebih diarahkan pada layanan yang bisa digunakan publik secara massal.
Ia tidak menolak insentif kendaraan listrik sepenuhnya. Namun, jika program itu tetap berjalan, wilayah sasaran dinilai perlu dikoreksi agar lebih tepat guna.
Menurutnya, subsidi kendaraan listrik semestinya diprioritaskan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3TP, yaitu tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Daerah-daerah ini menghadapi kendala geografis dalam pasokan BBM, sehingga kebutuhan dukungannya berbeda dengan kawasan perkotaan yang lebih terhubung.
Lebih luas dari sekadar urusan mobilitas
Perbaikan transportasi umum disebut tidak hanya menyangkut perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain. Jika layanannya sudah baik, pemerintah bahkan dapat memberi tarif murah atau gratis untuk pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat kurang mampu.
Skema seperti itu membuat transportasi umum berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi. Manfaatnya tidak berhenti pada penumpang, tetapi juga menyentuh efisiensi fiskal dan arah penggunaan anggaran negara.
Djoko menilai sistem transportasi yang baik juga dapat menjadi mitigasi risiko sosial dan unjuk rasa. Selain itu, pembenahan transportasi publik disebut dapat meningkatkan keselamatan berkendara, mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas regional, serta memberi dampak positif bagi lingkungan dan tata ruang kota.
Dengan komposisi konsumsi BBM subsidi yang saat ini timpang, perdebatan bukan lagi sekadar soal besarnya anggaran. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah uang negara akan terus lebih banyak menopang kendaraan pribadi, atau mulai dipakai untuk membangun layanan transportasi publik yang manfaatnya bisa dirasakan jauh lebih luas.
