Biaya logistik Indonesia masih tinggi, dan pemerintah menilai truk adalah salah satu titik paling penting untuk dibenahi. Di saat yang sama, armada angkutan barang juga menjadi penyumbang emisi besar meski porsinya kecil dalam populasi kendaraan nasional.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan, Reza Hertantyo, menyebut biaya logistik Indonesia pada 2022 tercatat 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Angka itu masih jauh di atas negara maju yang mampu menjaga biaya logistik di kisaran 8 persen terhadap PDB.
Transportasi darat jadi beban terbesar
Dalam struktur biaya logistik nasional, transportasi darat menjadi komponen paling besar dengan kontribusi sekitar 7 persen dari PDB. Kondisi ini menunjukkan ruang perbaikan efisiensi masih terbuka lebar, terutama pada angkutan barang yang menjadi tulang punggung distribusi nasional.
Reza menyampaikan hal itu dalam diskusi publik Heavy Duty Vehicle Decarbonization Through Zero Emission Truck In Indonesia. Ia menekankan bahwa perbaikan pada sektor ini tidak hanya soal biaya, tetapi juga soal daya saing ekonomi.
Data inventarisasi emisi Kemenhub tahun 2024 memperkuat urgensi tersebut. Subsektor transportasi darat menyumbang sekitar 87 persen dari total emisi sektor transportasi nasional, dengan emisi gas rumah kaca mencapai 137.455.211 ton karbon dioksida.
Truk kecil jumlahnya, besar dampaknya
Meski jumlah truk kurang dari 4 persen dari total kendaraan di Indonesia, kontribusinya terhadap emisi sangat besar. Kendaraan angkutan barang menyumbang sekitar 31 persen emisi transportasi darat pada 2024.
Tingginya emisi itu dipengaruhi oleh tingginya aktivitas distribusi barang, panjangnya rantai logistik, dan masih dominannya penggunaan bahan bakar biosolar pada armada angkutan barang. Kombinasi faktor tersebut membuat truk menjadi fokus penting dalam upaya dekarbonisasi transportasi.
Pemerintah melihat transformasi angkutan barang sebagai langkah strategis untuk menjawab dua persoalan sekaligus. Di satu sisi, sektor ini perlu dibuat lebih efisien agar biaya logistik turun, dan di sisi lain emisinya harus ditekan untuk mendukung target iklim.
Dorongan menuju truk rendah emisi
Pemerintah saat ini menyiapkan berbagai langkah untuk mempercepat dekarbonisasi kendaraan berat atau heavy duty vehicle. Kebijakan yang sudah diterapkan mencakup standar emisi Euro 4, program biodiesel, percepatan elektrifikasi kendaraan komersial, dan kebijakan Zero ODOL atau Over Dimension Over Loading.
Langkah itu menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution dan target Net Zero Emission pada 2060. Pemerintah menempatkan sektor transportasi sebagai salah satu wilayah penting dalam pencapaian agenda tersebut.
Reza mengatakan transformasi angkutan barang menuju sistem yang lebih efisien, rendah karbon, dan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing nasional. Ia juga menilai upaya itu akan mendukung agenda dekarbonisasi yang sedang berjalan.
Peta jalan dan tantangan implementasi
Kemenhub bersama World Resources Institute Indonesia melalui program UK PACT kini menyusun peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi nasional. Kajian itu mencakup pemetaan emisi, proyeksi kebutuhan energi, target penurunan emisi, dan strategi transisi menuju sistem transportasi rendah karbon.
Reza menegaskan bahwa dekarbonisasi transportasi darat tidak sederhana karena melibatkan banyak jenis kendaraan, dari sepeda motor hingga truk berat. Karena itu, pengembangan ekosistem, infrastruktur, pembiayaan, regulasi, dan tata kelola menjadi unsur yang dinilai sangat penting.
Pemerintah berharap percepatan adopsi teknologi kendaraan nol emisi pada angkutan barang, termasuk truk listrik, dapat membantu pencapaian target iklim Indonesia. Di saat yang sama, langkah itu diharapkan mendorong sistem logistik yang lebih efisien di tengah kebutuhan distribusi barang yang terus meningkat.