Angka Rp18.040 per liter yang muncul di struk pembelian Pertalite memicu perhatian publik karena dinilai sebagai harga asli BBM tersebut. PT Pertamina Patra Niaga menegaskan, angka itu merupakan harga keekonomian, bukan harga yang dibayar konsumen di SPBU.
Masyarakat saat ini tetap membeli Pertalite seharga Rp10.000 per liter secara nasional. Selisih antara harga keekonomian dan harga jual itu ditopang oleh subsidi pemerintah agar harga tetap terjangkau.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan penjelasan ini perlu disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia menekankan kebijakan subsidi BBM merupakan kewenangan pemerintah, sedangkan Pertamina bertindak sebagai operator yang menjalankan kebijakan tersebut.
Pertalite masuk dalam kategori Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan atau JBKP. Status ini membuat Pertalite mendapat subsidi dari pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Mengapa angka Rp18.040 muncul di struk
Menurut penjelasan Pertamina Patra Niaga, angka Rp18.040 per liter mencerminkan nilai ekonomi BBM jika dihitung berdasarkan komponen harga pasar dan biaya penyediaan energi. Dengan kata lain, angka itu menggambarkan biaya keekonomian, bukan tarif akhir yang harus dibayar konsumen.
Karena ada subsidi, harga jual Pertalite yang berlaku untuk masyarakat tidak mengikuti angka keekonomian tersebut. Harga yang dibayarkan di SPBU tetap mengacu pada ketetapan pemerintah, yakni Rp10.000 per liter.
Penjelasan ini menjadi penting karena informasi yang beredar di masyarakat kerap hanya menampilkan potongan data dari struk pembelian. Tanpa konteks soal subsidi, angka pada struk bisa menimbulkan anggapan bahwa harga Pertalite sebenarnya jauh lebih mahal.
Peran subsidi dalam harga Pertalite
Roberth menyatakan program subsidi BBM memiliki tujuan strategis. Kebijakan itu ditujukan untuk menjaga stabilitas nasional, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung aktivitas ekonomi.
Subsidi juga diarahkan terutama untuk membantu kelompok ekonomi menengah ke bawah. Dengan harga yang lebih terjangkau, kebutuhan mobilitas dan aktivitas sehari-hari tetap bisa dipenuhi.
Karena itu, harga Pertalite tidak ditentukan semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah menetapkannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi.
Pertamina Patra Niaga menegaskan posisinya dalam skema tersebut adalah sebagai pelaksana penyaluran. Perusahaan menyalurkan BBM bersubsidi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
Perbedaan dengan Pertamax
Situasi ini berbeda dengan Pertamax yang merupakan BBM nonsubsidi. Harga jual Pertamax mengikuti dinamika pasar, meski penyesuaiannya tetap melalui koordinasi antara Pertamina dan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi nasional.
Roberth menjelaskan penyesuaian harga Pertamax per 10 Juni 2026 juga mempertimbangkan sejumlah faktor. Faktor itu meliputi kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, keberlanjutan fiskal pemerintah, dan keberlangsungan usaha.
Di wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax per 10 Juni 2026 tercatat Rp16.250 per liter. Angka ini menunjukkan perbedaan karakter kebijakan antara BBM subsidi dan nonsubsidi.
Pertamina juga menyebut harga jual Pertamax yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengikuti harga keekonomian berdasarkan harga pasar internasional. Jika sepenuhnya mengacu pada harga keekonomian dan harga minyak dunia, harga Pertamax disebut seharusnya bisa lebih tinggi dibanding harga Pertalite tanpa subsidi.
Konteks yang perlu dipahami konsumen
Munculnya angka keekonomian di struk pembelian pada dasarnya memberi gambaran soal nilai riil penyediaan energi. Namun bagi konsumen Pertalite, harga transaksi tetap Rp10.000 per liter karena ada intervensi subsidi dari negara.
Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa Pertalite tidak dicantumkan seperti BBM nonsubsidi dalam konteks harga yang berubah mengikuti pasar. Harganya sudah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah.
Perbedaan mekanisme penetapan harga antara Pertalite dan Pertamax menjadi kunci untuk memahami isu ini. Pertalite bertumpu pada kebijakan subsidi, sedangkan Pertamax bergerak mengikuti dinamika pasar dengan sejumlah pertimbangan ekonomi yang lebih luas.
Pertamina Patra Niaga meminta masyarakat merujuk pada informasi resmi dari pemerintah dan Pertamina. Imbauan itu disampaikan agar publik tidak mudah terpengaruh informasi yang beredar tanpa penjelasan utuh mengenai subsidi, harga keekonomian, dan harga jual akhir di SPBU.
