Rencana relokasi dua pabrik komponen otomotif Jepang dari Jawa Timur ke Vietnam menjadi sinyal serius bagi industri manufaktur nasional. Isu ini bukan sekadar perpindahan fasilitas produksi, melainkan peringatan bahwa Indonesia berisiko tertinggal dalam perebutan investasi era kendaraan listrik.
Dampaknya juga tidak kecil bagi tenaga kerja. Informasi awal yang disampaikan pemerintah dan kalangan buruh menunjukkan ribuan pekerja di Pasuruan dan Mojokerto berpotensi terdampak PHK jika relokasi itu benar-benar berjalan.
Pengamat otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Pasaribu, menilai kabar tersebut harus disikapi pemerintah dengan sungguh-sungguh. Menurut dia, perpindahan pabrik seperti ini bisa terulang jika Indonesia tidak segera memperkuat daya tarik investasinya, terutama di sektor elektrifikasi.
Yannes menekankan industri otomotif global kini bergerak dari teknologi konvensional menuju kendaraan listrik. Karena itu, penguatan kebijakan di sektor EV dinilai mendesak agar Indonesia tetap relevan sebagai basis produksi di kawasan.
Persaingan investasi makin ketat
Relokasi dua pabrik itu disebut bukan terjadi tanpa alasan. Vietnam dipandang lebih mapan dan lebih produktif dalam pengembangan industri kendaraan listrik, sehingga lebih menarik bagi prinsipal untuk memindahkan fokus bisnisnya ke sana.
Kedua pabrik yang dibicarakan sama-sama memproduksi komponen kendaraan bermotor. Dalam konteks transisi industri, perusahaan cenderung mencari lokasi produksi baru yang kebijakan pemerintahnya dianggap lebih berpihak pada investasi komponen EV.
Yannes menyebut pemerintah perlu mempercepat penyempurnaan arah kebijakan dan insentif EV yang konsisten serta kompetitif. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem komponen dalam negeri dan peningkatan komunikasi langsung dengan prinsipal.
Selain insentif, faktor tenaga kerja juga dinilai menentukan. Program reskilling pekerja untuk teknologi EV disebut penting agar Indonesia tetap dipandang menarik sebagai lokasi produksi otomotif di ASEAN.
Pekerja terancam, nama perusahaan belum diungkap
Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkap ada dua pabrik komponen otomotif di Jawa Timur yang bersiap pindah ke Vietnam. Kedua perusahaan itu disebut memiliki induk usaha dari Jepang.
Menurut Said Iqbal, dua pabrik tersebut berada di Pasuruan dan Mojokerto. Ia belum mengungkap nama perusahaan, namun menyebut keduanya merupakan perusahaan besar di sektor komponen otomotif.
Ia mengatakan ribuan karyawan berpotensi terkena dampak PHK. Ancaman itu muncul karena produksi disebut akan dipindahkan untuk menyesuaikan strategi bisnis baru yang berfokus pada kendaraan listrik.
Said Iqbal juga membocorkan inisial dua perusahaan tersebut, yakni J dan S. Namun, ia menegaskan informasi itu masih berada pada tahap awal dan pembahasannya masih bersifat diskusi awal.
Mengapa Vietnam dipilih
Menurut Said Iqbal, prinsipal di Jepang sedang mengarahkan produksi ke negara yang dinilai lebih produktif. Diversifikasi produk juga dilakukan dengan fokus baru pada mobil listrik, dan pengembangan itu disebut dijalankan di Vietnam, bukan di Indonesia.
Ia menilai salah satu persoalan utama terletak pada daya saing Indonesia di sektor kendaraan listrik. Dalam penjelasannya, pabrik mobil listrik di Indonesia dinilai belum kompetitif, sementara Vietnam sedang menjalankan kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik.
Pernyataan itu memperjelas bahwa persaingan tidak hanya soal biaya produksi. Kepastian arah kebijakan, dukungan industri hulu-hilir, dan kesiapan ekosistem tampak menjadi penentu penting dalam keputusan investasi.
Bila kondisi ini tidak segera dijawab, Indonesia berisiko kehilangan lebih banyak investasi komponen otomotif pada fase transisi teknologi. Risiko itu menjadi lebih besar karena produsen global kini tidak lagi hanya mencari pasar besar, tetapi juga lokasi yang siap menopang transformasi ke kendaraan listrik.
Sikap pemerintah dinilai mendesak
Yannes melihat relokasi pabrik sebagai bagian dari strategi global perusahaan dalam menyongsong transisi bisnis. Karena itu, respons pemerintah tidak cukup hanya bersifat reaktif terhadap satu kasus, tetapi harus menyentuh perbaikan kebijakan secara menyeluruh.
Konsistensi insentif menjadi salah satu poin yang paling ditekankan. Tanpa kebijakan yang jelas dan kompetitif, Indonesia dinilai akan sulit meyakinkan prinsipal bahwa basis produksi di dalam negeri masih layak dipertahankan atau bahkan diperluas.
Penguatan ekosistem komponen dalam negeri juga menjadi krusial. Saat investasi kendaraan listrik bergerak cepat, negara yang mampu menyediakan rantai pasok kuat akan lebih mudah menarik pabrik baru maupun mempertahankan yang sudah ada.
Ancaman relokasi dari Pasuruan dan Mojokerto memperlihatkan bahwa transisi industri otomotif tidak lagi berlangsung di atas kertas. Keputusan investasi mulai bergerak, dan pilihan perusahaan akan sangat ditentukan oleh seberapa cepat pemerintah membangun iklim yang benar-benar mendukung industri kendaraan listrik.