Pemerintah menatap 1 Juli 2026 sebagai titik awal penerapan mandatori biodiesel B50. Di balik target itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut hasil uji teknis awal berjalan sangat positif.
Bahlil mengatakan tim Kementerian ESDM sudah melakukan berbagai tahapan pengujian sebelum implementasi dimulai. Ia menegaskan hasilnya menggembirakan dan memberi sinyal bahwa B50 siap masuk ke tahap berikutnya.
B50 adalah campuran 50 persen biodiesel berbasis crude palm oil atau CPO dan 50 persen solar. Skema ini melanjutkan program biodiesel nasional yang sebelumnya bertahap dari B20, B30, hingga B40.
Salah satu temuan yang disorot dari pengujian itu adalah kualitas B50 yang dinilai lebih baik dari B40 pada aspek kadar air. Kadar air yang lebih rendah disebut membuat performa dan stabilitas bahan bakar menjadi lebih baik.
Pengujian juga tidak dilakukan secara terbatas. Pemerintah menguji B50 pada berbagai kendaraan dan peralatan operasional untuk memastikan bahan bakar ini siap dipakai secara luas di lapangan.
Ruang uji mencakup kendaraan angkutan, alat berat pertambangan, ekskavator, kapal, kereta api, hingga mesin dan kendaraan sektor pertanian. Bahlil menyebut seluruh segmen itu sudah ikut dicoba dalam pengujian teknis yang dilakukan tim Kementerian ESDM.
Target semeter II 2026 dan dampak impor solar
Pemerintah optimistis peluncuran B50 pada semester II 2026 dapat berjalan sesuai rencana. Jika implementasinya optimal, kebijakan ini diproyeksikan menekan kebutuhan impor solar secara signifikan.
Dalam skenario terbaik, penerapan B50 bahkan berpotensi menghilangkan impor untuk jenis solar tertentu. Karena itu, B50 diposisikan bukan hanya sebagai kebijakan energi, tetapi juga instrumen untuk memperkuat ketahanan pasokan nasional.
Di sisi ekonomi, program ini diperkirakan memberi nilai tambah bagi industri kelapa sawit nasional sebesar Rp24,68 triliun. Pemerintah juga mencatat potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 2,2 juta orang di sepanjang rantai pasok sawit dan energi.
Manfaat lain datang dari sisi devisa. Berkurangnya kebutuhan impor bahan bakar fosil diperkirakan bisa menghasilkan penghematan hingga Rp157,28 triliun.
Dukungan distribusi dan alokasi 2026
Pada 2026, pemerintah menyiapkan skema transisi dengan penggunaan B40 pada semester pertama dan B50 pada semester kedua. Total alokasi biodiesel sepanjang tahun itu diperkirakan mencapai sekitar 17,60 juta kiloliter.
Hingga 13 April 2026, realisasi penyaluran biodiesel tercatat sekitar 3,90 juta kiloliter atau 24,9 persen dari total alokasi tahunan. Angka itu menunjukkan distribusi program sudah berjalan sebelum B50 mulai diterapkan penuh pada paruh kedua tahun.
Distribusi biodiesel nasional juga ditopang oleh 26 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati dan 32 Badan Usaha BBM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan 85 titik serah untuk menjaga kelancaran pasokan ke pasar.
Dorong transisi energi dan emisi lebih rendah
Selain soal pasokan dan ekonomi, B50 juga diproyeksikan mendukung agenda transisi energi. Penggunaan biodiesel ini diperkirakan mampu menekan emisi hingga 46,72 juta ton setara karbon dioksida.
Dengan basis bahan nabati dari CPO, program biodiesel tetap menjadi salah satu alat kebijakan energi yang menghubungkan kepentingan industri, pasokan bahan bakar, dan target lingkungan. Pemerintah kini menempatkan hasil uji B50 sebagai modal penting sebelum pelaksanaan mandatori dimulai pada 1 Juli 2026.
